www.tempoaktual.id – Dalam pemerintahan daerah, perhatian terhadap pelaksanaan program dan proyek fisik sangat penting agar masyarakat bisa merasakan hasil pembangunan. Salah satu isu yang mengemuka adalah lambannya realisasi investasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Keadaan ini memicu kritik dari DPRD Provinsi NTB, yang menginginkan transparansi dan dukungan yang lebih efektif dalam proses pelaksanaannya.
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir, baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya dalam rapat paripurna. Menurutnya, rendahnya realisasi program fisik bisa menjadi indikasi masalah yang lebih dalam dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan proyek. Ia menyoroti bahwa sejumlah OPD bahkan memiliki anggaran yang cukup, tetapi tidak menjalankan kegiatan sesuai rencana.
Muzihir mencontohkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki ribuan paket pekerjaan fisik yang belum terealisasi. Hal ini menunjukkan masalah serius yang harus segera ditangani agar tidak menghambat perkembangan daerah secara keseluruhan.
Tantangan Pelaksanaan Program Fisik di NTB
Salah satu tantangan utama yang dihadapi sejumlah OPD adalah keterlambatan dalam pelaksanaan program. Pada semester I tahun anggaran 2025, banyak proyek fisik belum dijalankan, meskipun anggaran telah tersedia. Hal ini memicu pertanyaan tentang penyebab utama yang menghambat kemajuan ini.
Muzihir menegaskan bahwa alasan yang disampaikan oleh beberapa OPD belum memadai untuk menjelaskan situasi ini. Misalnya, ada yang menyebutkan bahwa mereka masih menunggu pengesahan Peraturan Daerah terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru. Namun, ia berpendapat bahwa hal itu seharusnya tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan proyek yang sudah direncanakan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa road map pembangunan harus tetap berjalan terlepas dari administrasi yang sedang berlangsung. Program-program yang dijadwalkan harus dituntaskan agar tidak menjadi beban bagi masyarakat ke depannya. Keterlambatan ini berpotensi mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan bagi pembangunan daerah.
Evaluasi Realisasi Anggaran dan Transparansi
Pentingnya evaluasi terhadap realisasi anggaran menjadi sorotan dalam situasi ini. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, memberikan klarifikasi mengenai progress belanja daerah. Ia menjelaskan bahwa hingga akhir bulan Juni 2025, realisasi anggaran baru mencapai 35 persen, yang masih dalam batas wajar mengingat banyak OPD yang menunggu petunjuk teknis.
Nursalim juga mengungkapkan bahwa alasan keterlambatan tidak bisa semata-mata dibiarkan tanpa evaluasi. Pengeluaran anggaran seharusnya bisa dioptimalkan meskipun ada perubahan dalam struktur organisasi. Dalam hal ini, penting bagi setiap OPD untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan program dan proyek yang ada.
Dalam rapat tersebut, Nursalim juga menegaskan bahwa SOTK baru seharusnya tidak dijadikan alasan untuk melambatkan kerja. Keberadaan anggaran yang sudah dialokasikan harus dimanfaatkan secara efektif tanpa menunggu isu lain yang dapat menghambat program-program strategis.
Pentingnya Kerjasama Antara DPRD dan OPD
Kerjasama yang baik antara DPRD dan OPD sangat diperlukan dalam mengatasi isu-isu seperti ini. Sinergi tersebut bakal menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, keterlambatan bisa diminimalisir.
Muzihir mengharapkan agar ke depannya semua terlibat dalam pengawasan dan memberikan masukan konstruktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Partisipasi semua pihak menjadi penting untuk memastikan bahwa program-program berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, dukungan dari berbagai stakeholder juga dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan bersama. Pembagian tugas yang jelas dan pemantauan yang ketat dalam pelaksanaan program dapat membantu mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas tiap OPD.
