www.tempoaktual.id – Kredit macet di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB kini diperkirakan mencapai angka 16 persen, jauh melebihi batas toleransi yang seharusnya ditetapkan di angka 10 persen. Kenaikan jumlah kredit macet ini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang menilai bahwa hal ini harus segera diatasi untuk mencegah konsekuensi yang lebih besar bagi perekonomian daerah.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mengonfirmasi bahwa masalah Non-Performing Loan (NPL) ini semakin meningkat, dan tindakan tegas perlu diambil. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan perombakan pada jajaran direksi di BUMD perbankan NTB tersebut.
Perombakan direksi menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat menurunkan angka NPL dan meningkatkan kinerja perusahaan. Gubernur mengedepankan pentingnya perbaikan dalam manajemen sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut.
Masalah Kredit Macet dan Tindakan yang Dilakukan
Di tingkat manajemen, BPR NTB mengalami berbagai tantangan yang kompleks terkait pengelolaan dana kredit. Sebagai pemegang saham pengendali, Gubernur menegaskan bahwa standar toleransi nilai NPL seharusnya tidak melebihi 5 persen, sementara realisasinya menunjukkan bahwa angka tersebut tidak pernah turun di bawah 10 persen.
Tingginya kredit macet ini bukan hanya menjadi catatan penting, tetapi juga menjadi salah satu alasan utama perlunya perombakan di jajaran direksi. Gubernur menyatakan bahwa banyak aspek lain yang perlu dibenahi untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan BPR di NTB.
Dengan kondisi yang ada, proses merger atau transformasi menjadi BPR Syariah juga menjadi terhambat. Oleh karena itu, tindakan yang diambil sangat penting untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.
Kontribusi BPR NTB terhadap Pendapatan Daerah
Meskipun menghadapi masalah dalam pengelolaan kredit, kinerja PT BPR NTB menunjukkan tren positif dari sisi keuangan. Kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan angka yang cukup signifikan.
Di tahun 2022, PT BPR NTB menyetor kontribusi sebesar Rp7,6 miliar kepada Pemprov NTB. Jumlah ini meningkat menjadi Rp8,1 miliar pada tahun berikutnya, dan pada tahun 2024, sumbangan ini naik lagi menjadi Rp9,7 miliar.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada masalah NPL yang krusial, BPR NTB tetap berperan penting dalam perekonomian daerah. Hal ini menjadi harapan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya di masa mendatang.
Perombakan Direksi dan Harapan untuk Masa Depan
Perombakan direksi di PT BPR NTB dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang berlangsung pada 15 Juli 2025. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap tingginya angka NPL yang mengganggu kinerja perusahaan.
Dalam proses perombakan tersebut, sejumlah pejabat penting diberhentikan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Operasional. Ini menunjukkan keseriusan manajemen dalam mencari solusi untuk mengatasi berbagai masalah mendesak yang ada.
Sementara itu, beberapa pejabat lainnya masih dipertahankan guna stabilitas operasional. Dengan adanya perombakan ini, diharapkan kinerja BPR NTB dapat meningkat dan NPL dapat ditekan secara signifikan.
