www.tempoaktual.id – Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, S.H., menyampaikan pernyataan tegas mengenai kader yang terlibat dalam dugaan kasus dana “siluman” pokok pikiran (Pokir) di DPRD NTB tahun 2025. Ia menegaskan bahwa siapapun yang terbukti terlibat akan dipecat, demi menjaga integritas partai serta kepercayaan publik.
Dalam sebuah konferensi yang diadakan di Mataram, Rachmat menjelaskan bahwa partai harus membangun kader yang selektif dan objektif. Menurutnya, tidak seharusnya kepentingan individu mengalahkan kepentingan rakyat. Hal ini menjadi penting untuk menjaga reputasi PDIP di tengah tantangan politik yang ada.
Selain itu, Rachmat mengecam perlakuan oknum-oknum tertentu yang mencederai nama baik partai dengan melakukan korupsi. Dia berharap, kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana publik.
Tindakan Tegas Terhadap Kader Korup
Ketika ditanya mengenai anggotanya yang mungkin terlibat kasus ini, Rachmat tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas. “Begitu dia tersangka, saya langsung pecat,” ujarnya dengan berani. Dia menekankan bahwa komitmen terhadap aturan partai harus diutamakan dan tidak ada toleransi untuk pelanggaran.
Rachmat menjelaskan bahwa keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi adalah pelanggaran serius. Hal ini menunjukkan bahwa kader tersebut tidak menjaga integritas sebagai anggota partai. “Kader yang baik adalah mereka yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka,” imbuhnya.
Dengan dukungan penuh terhadap penegak hukum, Rachmat percaya bahwa proses hukum yang berlangsung akan membantu membersihkan partai dari oknum yang mencoreng nama baik PDI Perjuangan. “Kami mendukung sepenuhnya agar kasus ini dibongkar,” ujarnya menegaskan komitmennya terhadap transparansi.
Kehumasan dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana
Dalam penjelasannya, Rachmat menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana pokok pikiran. Ia menyatakan bahwa setiap dana yang diterima harus bisa dipertanggungjawabkan dan diketahui publik. “Siapa yang mengerjakan, berapa jumlahnya, itu semua harus jelas,” katanya dengan tegas.
Ia berpendapat bahwa ketidakjelasan dalam aliran dana hanya akan menambah peluang bagi tindakan korupsi. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan untuk selalu menjaga prinsip transparansi. “Tidak boleh ada yang disembunyikan,” tambahnya.
Kekhawatirannya akan munculnya penggelapan dana menjadi perhatian utama. Hal ini tentu saja mencakup semua level, dari anggota DPRD hingga pejabat eksekutif. Dengan terus menerus menekankan pada transparansi, Rachmat berharap dapat memperbaiki citra partai di mata publik.
Implikasi Hukum dan Respons Masyarakat
Saat ini, Kejaksaan Tinggi NTB telah memulai penyidikan terkait kasus dana “siluman” yang melibatkan DPRD. Rachmat menyatakan, kasus ini seharusnya menjadi momen bagi semua mereka yang terlibat untuk introspeksi. “Masyarakat patut memberikan perhatian pada hasil penyidikan ini,” ujarnya.
Reaksi masyarakat terhadap masalah ini cukup beragam. Banyak yang mendesak penegakan hukum yang lebih tegas terhadap anggota dewan yang terbukti bersalah. Dalam hal ini, Rachmat menyatakan bahwa dia sepenuhnya mendukung upaya tersebut. “Proses hukum harus berjalan dan menjangkau semua,” katanya menegaskan.
Menanggapi berbagai pendapat yang muncul, Rachmat berharap masyarakat tetap kritis namun tidak menggeneralisasi satu partai berdasarkan oknum. Ia menekankan bahwa PDI Perjuangan tetap berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat serta menjaga integritas partai.
Keberanian Menghadapi Ketidakadilan
Rachmat menyoroti peristiwa pembakaran gedung DPRD sebagai bentuk kekecewaan masyarakat. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan manifestasi dari ketidakpuasan terhadap tindak tanduk pejabat yang melawan kepentingan publik. “Kami harus mendengar suara rakyat,” ujarnya.
Ia menghimbau agar anggota dewan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. “Kami adalah wakil rakyat, sehingga seharusnya yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat,” tegasnya. Rachmat mengajak semua elemen dalam pemerintahan untuk bersatu dalam membangun NTB yang lebih baik.
Dengan situasi yang semakin mendesak ini, ketua PDIP NTB menyerukan agar semua kader menjauhi praktik korupsi. Pesan tegasnya, “Jangan ada yang mencoba mengambil keuntungan dari uang rakyat. Semua harus bertanggung jawab.” Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan politik yang bersih dan dapat dipercaya.
