www.tempoaktual.id – Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi para guru PPPK Paruh Waktu di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menemui ketidakpastian yang memprihatinkan. Proses verifikasi dan validasi data oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) masih berlangsung, menghambat realisasi pencairan TPG secara penuh.
Pelaksana Tugas Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan, Rizaldi Harmonika Ma’as, menjelaskan bahwa pencairan dana TPG 100 persen belum dapat diimplementasikan karena data guru yang dikumpulkan belum sepenuhnya diverifikasi. Data pokok pendidikan yang baru dirilis juga membuat sekolah-sekolah perlu melakukan sinkronisasi sebelum validasi dapat diselesaikan.
“Kami hanya dapat mengusulkan penerbitan SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) setelah data guru tersebut dinyatakan valid,” ungkap Rizaldi. Verifikasi ini dilakukan di tingkat sekolah menggunakan aplikasi Dapodik, dan setiap kesalahan di dalam data akan menuntut sekolah untuk melakukan penginputan ulang.
Kendati ada tantangan, Rizaldi tetap optimis pencairan TPG 100 persen dapat terlaksana. “Kami berharap semua ini dapat diselesaikan dalam waktu satu pekan”, ujarnya. Penginputan data menjadi kunci untuk memastikan proses verifikasi berjalan lancar.
Validitas data menjadi faktor penentu dalam pengajuan SKTP. Rizaldi menegaskan pentingnya keakuratan data agar proses pencairan bisa berjalan tanpa hambatan lebih lanjut.
Proses Verifikasi dan Validasi Data di Sekolah-Sekolah
Proses verifikasi dan validasi tidak bisa dianggap sepele. Hal ini dilakukan secara mendetail di masing-masing sekolah untuk memastikan bahwa semua informasi tentang guru dan jam kerja yang diinput benar adanya. Setelah sesi penginputan selesai, data akan diperiksa oleh pihak Kemendiknas dan jika ditemukan kesalahan, sekolah akan diminta untuk memperbaiki informasi yang salah.
Rizaldi menekankan pentingnya penginputan yang tepat. Jika alur verifikasi berjalan lancar, pencairan TPG dapat segera diajukan. “Proses ini sungguh krusial dan membutuhkan kerjasama dari semua pihak di sekolah,” tambahnya.
Adanya sistem daring seperti Dapodik mendukung efisiensi dalam pengumpulan data, tetapi juga menuntut ketelitian dari setiap guru dan staf sekolah. Mereka harus bersiap untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.
Optimisme yang disampaikan Rizaldi berlandaskan pengamatan terhadap kesiapan atau kemajuan yang dicapai oleh sekolah-sekolah di NTB. Meskipun ada tantangan, harapan untuk realisasi TPG dalam waktu dekat terus membuat banyak pihak bersikap positif.
“Jika sudah cukup banyak data yang dinyatakan valid, kami akan langsung mengajukan SKTP untuk pencairan TPG,” ucap Rizaldi, penuh harap.
Perhitungan Tunjangan Profesi Guru dan Penentuan Gaji
Penghitungan TPG untuk guru ASN yang berstatus PNS atau PPPK Penuh Waktu dinyatakan setara dengan satu kali gaji pokok. Berbeda halnya dengan guru PPPK Paruh Waktu, di mana TPG dihitung berdasarkan jam kerja mereka.
Saat ini, gaji bagi guru PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebesar Rp40 ribu per jam. Oleh karena itu, jumlah total yang diterima bulanan akan bervariasi tergantung pada berapa lama mereka mengajar. Hal ini menimbulkan perbedaan signifikan dalam penghasilan antara guru PNS dan guru PPPK Paruh Waktu.
Rizaldi mengingatkan bahwa realitas di lapangan lebih rumit. Banyak guru paruh waktu hanya mendapatkan jatah jam mengajar yang sedikit, yang pada akhirnya membuat penghasilan mereka rendah. Ini menjadi masalah serius bagi para guru yang bergantung pada penghasilan tersebut.
“Beberapa rekan guru hanya mendapatkan rombongan jam mengajar sebanyak 20 jam sebulan, sehingga hanya mendapatkan Rp800 ribu,” jelas Rizaldi. Perhitungan ini memang cukup merugikan guru-guru, terutama jika dibandingkan dengan gaji yang mereka terima saat masih berstatus honorer.
Ia berharap, ke depan ada pergeseran dalam sistem perhitungan TPG. “Idealnya, sistem pembayaran TPG seharusnya mengacu kepada gaji terakhir saat masih berstatus honorer,” tegasnya.
Pentingnya Perhatian Terhadap Nasib Guru PPPK Paruh Waktu
ISSN dalam pengelolaan profesionalisme guru sangat dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan rendahnya TPG yang diterima guru PPPK Paruh Waktu, ada kebutuhan mendesak untuk perhatian lebih dari pemerintah. Nasib mereka harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendanaan pendidikan.
Rizaldi mengingatkan bahwa banyak guru kemampuan mereka sangat besar, namun keadaan finansial yang mereka alami saat ini tidak mencerminkan potensi mereka. “Kami ingin kesejahteraan guru PPPK Paruh Waktu diperbaiki agar mereka dapat bekerja lebih optimal,” ungkapnya.
Dengan adanya perhatian yang intensif dan penyesuaian kebijakan, diharapkan masa depan para guru paruh waktu ini bisa lebih cerah. Setiap guru layak mendapatkan penghargaan dan imbalan yang sesuai dengan dedikasi serta kontribusi mereka di sekolah.
Penyesuaian anggaran yang bisa memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan tentu akan menjadi langkah maju. Para guru adalah pilar pendidikan yang memerlukan dukungan lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.
“Antisipasi yang baik terhadap nasib guru PPPK Paruh Waktu menjadi tantangan bagi kita semua. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik,” tutup Rizaldi, menegaskan harapan untuk perbaikan yang nyata dalam sistem pendidikan di NTB.
