www.tempoaktual.id – Politik selalu memunculkan isu-isu yang kontroversial, terutama saat ada situasi sulit yang dialami masyarakat. Salah satu contohnya adalah dugaan adanya bagi-bagi uang siluman yang menghebohkan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, yang diutarakan oleh Abdul Rahim, anggota DPRD dari PDI Perjuangan.
Menurut Abdul Rahim, isu ini kemunculannya sangat tidak tepat, apalagi saat masyarakat sedang mengalami musibah banjir. Ia merasa perlu untuk meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan fitnah yang merugikan lembaga DPRD, terutama di saat masyarakat sedang berduka.
Abdul Rahim menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya menunjukkan empati dan solidaritas kepada masyarakat yang terkena musibah. Namun, munculnya isu tersebut justru menciptakan kesan seolah-olah anggota dewan tidak peka terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat.
Hal ini menjadi sorotan publik, mengingat situasi di NTB yang masih sulit pasca bencana alam. Abdul Rahim merasa malu, dan sangat dirugikan dengan kemunculan isu yang tidak bertanggung jawab ini. Jika tidak ditanggapi, situasi dapat semakin memburuk dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Panggilan untuk Tindakan dari Pimpinan DPRD NTB
Abdul Rahim menegaskan pentingnya pimpinan DPRD untuk tidak hanya berdiam diri. Ia berharap pimpinan mengambil sikap tegas mengenai isu ini, untuk menjaga nama baik lembaga dan memberikan sinyal positif kepada masyarakat.
Isu yang berkembang telah menciptakan kegaduhan di dalam DPRD sendiri, di mana sejumlah anggota merasa tertekan dengan situasi ini. Abdul Rahim pun menyatakan bahwa, sebagai anggota dewan baru, ia sangat merasakan getaran negatif dari berita yang beredar.
“Kita semua tidak ingin lembaga ini tercoreng oleh perilaku segelintir orang,” kata Abdul Rahim. Kejadian semacam ini, menurutnya, sangat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap DPRD, yang seharusnya menjadi representasi harapan masyarakat.
Ia pun mengimbau kepada pimpinan untuk segera memberikan klarifikasi. Situasi yang stagnan hanya akan menambah keraguan masyarakat dan memperburuk situasi di lapangan, terutama pada saat masyarakat paling membutuhkan kepastian dan dukungan.
Pernyataan Mencemaskan dari Mantan Anggota DPRD
Di tengah isu ini, muncul ancaman dari mantan anggota DPRD NTB, H. Najamuddin Mustopa. Ia menyatakan akan melaporkan dugaan bagi-bagi uang siluman ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika pimpinan DPRD tidak memberikan klarifikasi yang memuaskan.
Abdul Rahim menanggapi ancaman ini dengan serius, bahkan menunjukkan rasa kesal terhadap cara Najamuddin menyikapi isu. “Jika ada bukti, sebaiknya dilaporkan saja agar semuanya jelas,” ujarnya. Dirinya siap untuk diajukan sebagai saksi jika kasus ini berlanjut ke ranah hukum.
Dari sudut pandangnya, lebih baik isu ini dibawa ke ranah yang lebih serius daripada dibiarkan menggantung. Menurutnya, tindakan tersebut memang diperlukan untuk mencegah adanya fitnah lebih lanjut dan membersihkan nama baik lembaga DPRD.
Pernyataan Najamuddin yang menyebutkan memiliki bukti dan data terkait isu ini membuat Abdul Rahim bertanya-tanya, seberapa jauh kebenaran informasi tersebut. “Kalau ada pelanggaran, semua harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tindakan anggota dewan.
Problematic dalam Pembagian Anggaran
Seiring berjalannya waktu, informasi mengenai dugaan pembagian uang ini mengarah pada karakteristik perilaku tertentu yang merugikan. Kabar menyebutkan bahwa ada sejumlah anggota dewan baru yang terlibat langsung dalam pengkoordinasian pembagian uang kepada sesama rekan mereka.
Pembagian uang tersebut diduga merupakan imbalan atau “fee” dari anggaran program yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Isu ini mengisyaratkan adanya praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dipegang oleh setiap anggota DPRD.
Abdul Rahim menyatakan, bila kabar tersebut benar, maka harus ada klarifikasi dan tindakan tegas. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. “Kami tidak ingin diperjuangkan untuk hal-hal semacam ini,” ungkapnya.
Transparansi dalam pengelolaan dana publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jika tidak, akan semakin banyak anggapan negatif yang mencemari nama baik DPRD dan seluruh anggotanya.
Menjaga Integritas Anggota DPRD untuk Masa Depan
Menjaga integritas dan reputasi adalah tantangan yang dihadapi semua anggota dewan, terutama saat isu pewartaannya sangat sensitif dan berimplikasi luas. Abdul Rahim pun menyadari, bahwa menciptakan kultur politik yang sehat dimulai dari transparansi dan akuntabilitas para wakil rakyat.
Ia meyakini bahwa untuk memulihkan kepercayaan publik, pendekatan yang inklusif dan terbuka diperlukan. Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam mengembalikan nama baik, sekaligus menciptakan lingkungan politik yang lebih baik.
Ke depan, Abdul Rahim berharap agar seluruh anggota DPRD dapat lebih berhati-hati dalam bertindak. Kepercayaan masyarakat tidak boleh dilanggar dengan perilaku yang mencoreng citra dan spirit wakil rakyat.
Terakhir, ia mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersatu dan fokus pada bagaimana membuat perubahan yang nyata untuk masyarakat. “Kita harus introspeksi dan belajar dari sisi yang lebih baik untuk tidak terjebak dalam isu-isu semacam ini,” tutupnya.
