www.tempoaktual.id – Dinas Sosial Kota Mataram kembali menegaskan pentingnya pemantauan dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), mereka mengingatkan para pendamping di enam kecamatan untuk lebih ketat dalam mengawasi penggunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat.
Langkah ini diambil guna menghindari kemungkinan penyalahgunaan bantuan, seperti penggunaan untuk judi online dan aktivitas lainnya yang tidak bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat. Pihak Dinas Sosial berkomitmen untuk menjaga agar bantuan ini benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdaftar.
PLt Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Dr. Lalu Samsul Adnan, menekankan pentingnya fungsi pendamping PKH dalam memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat. Hal ini dilakukan secara berkala melalui pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Menurut Samsul, meski tidak ada kewajiban hukum yang mengatur pengawasan penggunaan bantuan, tetap diperlukan upaya dari Dinas Sosial untuk memastikan bantuan tersebut tidak disalahgunakan. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan para penerima dapat memanfaatkan bantuan secara tepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Samsul juga memberi informasi mengenai penyaluran BLT Sementara yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan total alokasi dua periode mencapai Rp900 ribu, penyaluran diharapkan rampung pada akhir Desember 2025 mendatang.
Dalam proses penyaluran, Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti BRI dan PT Pos. Menurut penjelasannya, alur distribusi yang sudah berjalan dengan baik menjadi salah satu indikasi keberhasilan program ini, dan ditargetkan dapat rampung tepat waktu.
Secara keseluruhan, Dinas Sosial mencatat 21.962 kepala keluarga sebagai penerima BLT di enam kecamatan di Mataram. Rincian penerima terdistribusi sebagai berikut: Kecamatan Ampenan sebanyak 4.670 KK, Cakranegara 3.544 KK, Mataram 3.499 KK, Sandubaya 4.176 KK, Sekarbela 2.891 KK, dan Selaparang 3.182 KK.
Agar pengawasan berjalan efektif, pendamping PKH diharapkan tidak hanya berperan dalam pengawasan BLT, tetapi juga semua jenis bantuan sosial lainnya. Pengawasan yang lebih ketat akan membantu mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang mungkin terjadi.
Peran Penting Pendamping PKH dalam Pengawasan
Pendamping Program Keluarga Harapan memainkan peran yang sangat penting dalam pengawasan bantuan sosial. Mereka tidak hanya menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bantuan digunakan dengan tepat.
Setiap bulan, pendamping diharuskan melakukan pertemuan dengan penerima bantuan. Dalam setiap pertemuan tersebut, mereka harus memberikan edukasi tentang penggunaan bantuan untuk kebutuhan dasar dan mengawasi bagaimana bantuan tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari penerima.
Samsul menambahkan bahwa meskipun bantuan sosial merupakan hak masyarakat, tetap diperlukan pengawasan untuk menghindari potensi penyimpangan. Edukasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penerima mengenai pentingnya penggunaan bantuan yang bijak.
Pengalaman di lapangan menunjukkan, ketika pendamping aktif melakukan pengawasan, ada peluang besar untuk mengurangi penyalahgunaan bantuan. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pendamping dalam menjalankan tugas mereka.
Pentingnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bantuan Sosial
Kesadaran masyarakat tentang bantuan sosial sangat penting untuk mencapai tujuan program ini. Tanpa pemahaman yang baik, ada kemungkinan bantuan tidak digunakan sesuai dengan yang diharapkan.
Oleh karena itu, Dinas Sosial juga melakukan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Melalui penyampaian informasi yang jelas, diharapkan masyarakat lebih menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan sosial.
Selain itu, upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan juga sangat diperlukan. Dengan partisipasi aktif dari warga, Dinas Sosial dapat lebih mudah mendeteksi jika ada penyalahgunaan bantuan yang terjadi di lingkungan mereka.
Pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman. Hal ini juga memberikan dampak positif dalam rangka mencapai keberfungsian program bantuan sosial secara optimal.
Target dan Harapan Dinas Sosial untuk Masa Depan
Dinas Sosial Kota Mataram memiliki target yang jelas dalam hal penyaluran dan penggunaan bantuan sosial. Mereka berharap agar seluruh proses penyaluran bantuan dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Ke depan, Dinas Sosial juga ingin meningkatkan kualitas pengawasan melalui pelatihan bagi pendamping PKH. Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan pendamping, tetapi juga kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat yang meningkat, Dinas Sosial berharap bahwa semua bantuan sosial dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini adalah langkah penting menuju kesejahteraan sosial yang lebih baik.
Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab akhir, tetapi juga untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar memberikan dampak positif bagi penerima. Dengan cara ini, harapan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kehidupan masyarakat akan semakin dekat.
