www.tempoaktual.id – Pada Rabu, 23 Juli 2025, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menerima kunjungan resmi dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTB yang baru, Wahyudin, S.H., M.H. Pertemuan ini berlangsung di Pendopo Gubernur NTB dan dianggap sebagai upaya untuk menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa pertemuan ini lebih bersifat sebagai perkenalan dan silaturahmi, tanpa ada agenda khusus yang membahas isu-isu lokal yang sedang hangat. “Ini adalah perkenalan yang rutin antara kami,” ungkapnya dengan nada santai.
Ketika ditanya apakah ada pembicaraan mengenai isu yang sedang diusut oleh Kejati, pihak gubernur menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas hal-hal yang bersifat hukum. “Kami hanya menikmati sarapan bersama,” jelasnya sambil tersenyum.
Dalam kesempatan yang sama, Kajati NTB, Wahyudin, juga menyampaikan pandangannya mengenai kunjungan tersebut. Ia menyebutkan bahwa fokus pertemuan adalah untuk saling mengenal, bukan untuk membahas isu-isu hukum yang mungkin ada. “Saya belum tahu soal dana Pokir karena saya baru saja menjabat,” katanya dengan tegas.
Wahyudin menjelaskan bahwa masa dua hari menjabatnya sebagai Kajati belum cukup untuk mengevaluasi situasi di lapangan. “Saya masih dalam tahap mendengarkan dan memahami apa yang sedang terjadi,” ujarnya. Ditekankan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, Wahyudin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah. Sebagai bagian dari Forkopimda, ia melihat bahwa peran Kajati dalam mendukung pengembangan NTB sangatlah vital. “Kami bertanggung jawab untuk memastikan pembangunan di daerah ini berjalan dengan baik,” katanya.
Ia melanjutkan bahwa pertemuan antara Forkopimda seperti ini adalah bagian dari kebiasaan yang baik dalam menciptakan sinergi demi kesejahteraan masyarakat. “Diskusi dan tukar pikiran sangat penting untuk memperkuat kerja sama,” tambahnya.
Wahyudin juga menegaskan bahwa jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, tidak ada satu pun yang kebal dari hukum. “Siapa pun yang bersalah akan dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya dengan nada tegas.
Kolaborasi antara Pemerintah dan Penegak Hukum untuk Membangun NTB
Hubungan yang baik antara pemerintah dan lembaga penegak hukum diharapkan bisa mempercepat perkembangan daerah. Terutama dalam konteks penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, masyarakat sangat mengharapkan adanya sinergi ini dapat mendorong pembangunan yang lebih baik.
Melakukan dialog secara terbuka adalah langkah yang positif untuk membangun kepercayaan publik. Dalam era yang penuh tantangan ini, kolaborasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Diskusi antara pejabat daerah dan Kejaksaan harus berfokus pada kepentingan masyarakat. Dengan saling berbagi informasi dan masukan, kedua belah pihak bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Hal ini tentunya akan membawa manfaat langsung bagi pembangunan masyarakat.
Selain itu, efektivitas dalam kolaborasi ini juga bergantung pada tingkat komunikasi yang terjalin. Pertemuan rutin antar Forkopimda dan instansi terkait dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan mengatasi permasalahan yang ada.
Menangani Isu Hukum Secara Bijaksana dan Berkeadilan
Penting untuk menangani isu-isu hukum dengan pendekatan yang bijaksana. Hal ini menjadi salah satu kunci agar masyarakat tetap percaya kepada sistem hukum yang ada. Apabila hukum ditegakkan secara adil, akan tercipta stabilitas yang sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
Pihak Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka di dalam konteks hukum yang berlaku.
Agar penegakan hukum berjalan efektif, kolaborasi dengan berbagai pihak harus dipraktikkan. Hal ini termasuk dengan organisasi masyarakat, akademisi, dan stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan dalam menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.
Di sisi lain, penegak hukum juga harus menjaga integritas mereka. Keterbukaan dalam setiap tindakan akan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami sisi lain dari proses hukum yang berlaku. Ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan positif mengenai lembaga penegak hukum.
Pentingnya Acara Silaturahmi dalam Membangun Kepercayaan
Acara silaturahmi antara pemimpin daerah dan lembaga penegak hukum adalah langkah awal untuk membangun hubungan yang harmonis. Hal ini tidak hanya menciptakan suasana akrab tetapi juga memberikan kesempatan untuk berbagi informasi penting.
Pertemuan seperti ini sangat strategis, terutama dalam rangka membahas isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan. Pada dasarnya, semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di NTB.
Dengan menjaga komunikasi yang baik, diharapkan akan tercipta kerjasama yang solid dalam berbagai sektor. Hal ini termasuk keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan penegak hukum sangat diperlukan. Ini akan memperkuat daya saing dan daya tarik investasi di daerah, sehingga NTB bisa berkembang lebih pesat.
