www.tempoaktual.id – KEPALA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) daerah setempat, Sadimin, mengungkapkan bahwa serah terima proyek renovasi Islamic Center NTB, yang memiliki nilai lebih dari Rp14 miliar, akan dilakukan akhir Juli 2025. Proyek ini mengalami keterlambatan pengerjaan selama tujuh bulan, meski secara fisik telah selesai dikerjakan.
Proses administrasi yang berkepanjangan menjadi salah satu alasan penundaan serah terima. Menurut Sadimin, meskipun semua pekerjaan fisik telah rampung, segala urusan administratif masih menunggu penyelesaian, yang seharusnya dapat dilakukan pada akhir bulan ini. Kami sudah melakukan rapat dengan tim untuk mempercepat proses ini, ujarnya.
Ketidakpastian waktu serah terima mengakibatkan denda yang cukup besar, mencapai Rp10 juta per hari bagi kontraktor. Berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total denda yang harus dibayarkan oleh pihak kontraktor kepada Pemprov NTB mencapai Rp1,6 miliar.
Keterlambatan dan Denda Pada Proyek Renovasi
Denda yang dikenakan kepada kontraktor dihitung mulai 1 Januari 2025 hingga serah terima proyek. Meskipun pekerjaan fisik sudah selesai, proses administrasi, termasuk penghitungan denda dan pembayaran akhir, masih dalam pembahasan yang intensif. Sadimin menegaskan bahwa hal ini harus diselesaikan sebelum serah terima dilakukan.
Dalam praktiknya, baru sekitar 45 persen dari total pembayaran proyek yang telah dilakukan oleh Pemprov NTB. Sisa pembayaran akan disesuaikan dengan potongan denda serta perhitungan jaminan pemeliharaan selama enam bulan. Sistem pembayaran ini dirasa penting agar semua pihak terikat untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.
Sadimin juga menjelaskan bahwa dengan masih adanya denda, pembayaran proyek dapat mengalami perubahan. Rencananya, denda akan langsung dipotong dari sisa yang harus dibayarkan. Kami akan melakukan penghitungan dengan cermat, agar semua pihak tidak dirugikan. “Setelah itu, baru kami akan membayar sisanya dan mempertimbangkan retensi pemeliharaan,” ujarnya.
Pengerjaan Proyek yang Menantang
Di balik keterlambatan ini, Sadimin mengakui adanya tantangan dalam pengerjaan proyek di lapangan. Beberapa area renovasi berada di lokasi yang sulit dijangkau, seperti bagian atas bangunan Islamic Center. Hal ini menyebabkan pengerjaan menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan.
Menurutnya, banyak pekerjaan yang harus dilakukan secara detail dan bertahap. Misalnya, pemasangan lift yang walaupun terlihat minor, memerlukan proses komisioning yang teliti. Ketika saya masuk, pekerjaan pada lift sudah selesai, hanya tinggal menunggu perintah untuk segera dioperasikan. Ini menunjukkan banyaknya bagian kecil yang harus diselesaikan sebelum proyek bisa dikatakan final.
Sadimin mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan dorongan kepada kontraktor untuk mempercepat pelaksanaan proyek. “Kami berharap pengerjaan yang rumit ini bisa segera diselesaikan agar semua pihak bisa mendapatkan manfaat dari renovasi ini,” jelasnya menekankan urgensi proyek ini.
Proyek Lain yang Tidak Terkait Dengan Dinas PUPR
Selain proyek renovasi Islamic Center, ada juga proyek penting lainnya seperti pembangunan Rumah Sakit Mandalika. Namun, Sadimin menjelaskan bahwa proyek tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab Dinas PUPR. “Kami tidak mengelola proyek itu, jadi tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut,” terangnya.
Kendati demikian, Sadimin merasa optimis bahwa semua proyek yang sedang berjalan, termasuk yang di luar jajaran Dinas PUPR, akan mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang baik agar dapat selesai tepat waktu. Hal ini penting untuk mendukung pengembangan infrastruktur daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk kontraktor dan pemerintah daerah, sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Kesuksesan proyek-proyek semacam ini sangat bergantung pada komunikasi yang baik serta pengelolaan waktu dan sumber daya yang efisien.
