www.tempoaktual.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan di akhir tahun anggaran 2025, dengan sisa dana sekitar Rp2,2 triliun yang masih harus dibelanjakan. Hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi belanja sudah mencapai 64 persen, dan pemerintah optimis bahwa seluruh anggaran akan terserap sepenuhnya sebelum batas waktu yang ditentukan.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan keyakinannya bahwa program-program yang telah direncanakan akan dilaksanakan secara efisien dan efektif. Ia menegaskan bahwa angka realisasi anggaranNTB berada di atas rata-rata nasional, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi sebelumnya.
Dalam pernyataannya, Iqbal menyebutkan progress dalam pengadaan yang sebelumnya terhambat di sektor Perumahan dan Permukiman. Dengan adanya rotasi manajemen, diharapkan proses ini dapat bergerak lebih cepat dan lancar.
Pemanfaatan Anggaran Menjadi Prioritas Utama Pemerintah Daerah
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini cukup sehat. Seluruh proyek yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan sudah tuntas dikontrakkan dan sebagian besar telah berhasil diselesaikan.
Pembayaran anggaran tersebut tinggal menunggu administrasi Berita Acara Serah Terima (BAST). Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua proyek yang dikerjakan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan siap untuk diserahkan secara resmi.
Nursalim menggarisbawahi bahwa sisa anggaran bukanlah uang yang mengendap di kas, tetapi merupakan bagian dari proses administrasi yang aktif. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah melakukan pengajuan yang diperlukan agar pembayaran dapat segera dilakukan.
Implementasi Proyek Berbasis Kepentingan Publik di NTB
Dalam konteks ini, proyek-proyek yang diurus oleh Dinas Perumahan dan Permukiman menunjukkan progress yang signifikan, dengan nilai kontrak lebih dari Rp100 miliar. Setelah semua administrasi selesai, BPKAD siap untuk memproses pembayaran tersebut dan mempercepat aliran dana ke masyarakat.
Dengan lancarnya aliran dana ini, diharapkan para kontraktor dapat segera menyelesaikan kewajiban mereka, termasuk pembayaran kepada pekerja, serta pembelian material. Uang yang beredar ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Lebih jauh, dana yang telah dibelanjakan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, yang selanjutnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan program yang pro-rakyat dan meningkatkan kualitas hidup.
Pengawasan dan Evaluasi Keuangan Daerah yang Berkelanjutan
Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Nursalim menyatakan pentingnya hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Perubahan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat secara maksimal.
Ketahanan fiskal daerah saat ini mencerminkan strategi yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, tidak ada utang atau tanggungan yang mengganggu keuangan daerah, menandakan adanya perbaikan yang signifikan dalam manajemen anggaran.
Langkah yang diambil pemerintah provinsi ini selaras dengan instruksi presiden untuk melakukan penghematan. Meskipun ada tantangan, upaya pengelolaan keuangan yang baik akan membantu NTB dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
