www.tempoaktual.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat baru-baru ini mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mendorong Tata Kelola Tambang Rakyat yang Berkeadilan untuk Koperasi”. Acara yang digelar pada 14 Juli 2025 di Mataram ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aktivis, LSM, akademisi, dan media. Diskusi ini bertujuan untuk mendorong pemahaman dan praktik koperasi dalam pengelolaan tambang yang berkeadilan.
Fihiruddin, pembina Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat, menyatakan bahwa FGD ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan koperasi tambang rakyat. Koperasi diharapkan menjadi alternatif pengelolaan tambang yang tidak hanya legal, tetapi juga inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat.
Fihiruddin menegaskan bahwa selama ini praktik tambang ilegal hanya menguntungkan segelintir orang. Alasan inilah yang melatarbelakangi dorongan untuk menghadirkan koperasi tambang rakyat, dengan harapan bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan.
Dalam acara tersebut, Ahmad Masyhuri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, mengungkapkan bahwa konsep pertambangan yang dikelola oleh koperasi sangat mungkin diterapkan. Menurutnya, koperasi sebenarnya adalah bentuk usaha yang setara dengan perusahaan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar mereka.
Masyhuri menambahkan bahwa dalam konteks tambang rakyat, anggota koperasi seharusnya berasal dari masyarakat sekitar. Ini menegaskan prinsip bahwa koperasi bersifat terbuka, namun tetap memberi prioritas kepada mereka yang berada di lingkar tambang. Dengan dukungan dari regulasi, koperasi bisa menjadi badan usaha yang sah dan berkualitas.
Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, beserta Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, turut memberikan dukungan terhadap pengelolaan tambang melalui koperasi. Masyhuri mencatat, selama semua persyaratan dipenuhi, pengelolaan oleh koperasi adalah hal yang diperbolehkan oleh hukum.
Hamdan Kasim, Ketua Komisi IV DPRD NTB, juga menegaskan pentingnya keberadaan tambang rakyat sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat. Ia mendorong agar pemerintah provinsi mempercepat proses pengeluaran Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang berbasis koperasi. Hal ini dianggap penting agar masyarakat bisa langsung menikmati manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.
Politisi Golkar ini menyoroti banyaknya masukan dari asosiasi, NGO, dan masyarakat yang mengeluhkan eksploitasi tambang yang selama ini terjadi. Mereka merasa tidak ada keadilan dalam pengelolaan sumber daya tersebut, yang seharusnya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lokal.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru-baru ini diterbitkan mengenai dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat juga disambut positif. Hamdan menganggap keputusan ini sebagai langkah maju dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan IPR Koperasi. Sambil menunggu revisi regulasi, ia berharap masyarakat bisa segera mengelola tambang dengan cara yang benar.
Hamdan mencatat bahwa satu koperasi dapat memiliki hingga 3.000 anggota, sehingga pengelolaan yang baik dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem di NTB. Dengan memperbanyak koperasi, peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar tambang semakin terbuka.
Semangat kolektif dari koperasi bisa menjadi jawaban bagi masalah sosial yang ada. Jika dikelola dengan baik, tampak jelas bahwa sektor ini mampu mengubah kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Hamdan menekankan bahwa niatan baik dari pemerintah, baik gubernur maupun kapolda, adalah langkah nyata dalam mensejahterakan masyarakat.
Pentingnya Koperasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Koperasi sebagai bentuk organisasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tambang. Dalam kerangka koperasi, anggota tidak hanya menjadi pemilik, tetapi juga pengelola bersama, sehingga pembagian hasil bisa lebih adil. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang ada.
Salah satu keuntungan besar dari koperasi adalah kemampuannya dalam memberdayakan masyarakat lokal. Jika dikelola dengan baik, pendapatan dari tambang bisa didistribusikan secara merata, mengurangi kesenjangan ekonomi di antara anggota. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, bukan hanya untuk segelintir orang.
Koperasi juga berfungsi sebagai wadah pendidikan bagi masyarakat, di mana mereka dapat belajar tentang manajemen, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya. Hal ini mengarah pada peningkatan kapasitas lokal yang lebih baik, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pihak luar untuk pengelolaan tambang.
Peran koperasi dalam menjaga kelestarian lingkungan juga penting untuk dicatat. Dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diterapkan, koperasi bisa bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang. Upaya ini akan melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang.
Dari sisi hukum, keberadaan koperasi tambang rakyat bisa memberikan kepastian dan perlindungan bagi anggota dalam menghadapi potensi masalah yang mungkin timbul. Dengan adanya pengelolaan yang sah dan terstruktur, masyarakat bisa lebih berdaya dalam melindungi hak mereka terhadap sumber daya yang ada.
Langkah Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lokal
Kemandirian ekonomi masyarakat lokal menjadi salah satu tujuan utama dari penerapan sistem koperasi di sektor tambang. Ketika masyarakat memiliki kontrol atas sumber daya alam, mereka bisa menentukan nasib mereka sendiri. Hal ini berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Penerapan koperasi juga menyumbang pada pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan hasil dari tambang untuk mendukung usaha kecil dan menengah, masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, keberadaan UMKM bisa menjadi sinergi positif dalam memperkuat daya saing lokal.
Kemudahan akses modal untuk proyek-proyek yang dikelola koperasi juga semakin mempercepat proses pembangunan ekonomi. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan dan pelatihan untuk anggota koperasi juga sangat diperlukan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang pertambangan.
Berbagai langkah strategis harus diambil untuk memastikan pengelolaan tambang berbasis koperasi berjalan dengan baik. Pembinaan terus menerus dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keuntungan koperasi akan sangat membantu mencapai tujuan tersebut. Ini bukan hanya tentang menambang, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat.
Dengan semua langkah ini, diharapkan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang dapat merasakan manfaat yang lebih besar. Tentunya, ini akan berimplikasi positif bukan hanya bagi perekonomian lokal, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.
