www.tempoaktual.id – Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram baru-baru ini mengadakan sebuah forum diskusi yang bertujuan untuk membahas isu penting terkait integritas dan transparansi dalam alokasi anggaran. Acara ini berlangsung pada 25 November 2025 dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi umat dan instansi pemerintah.
Ketua Panitia FGD, I Gusti Agung Andriani, menjelaskan bahwa tujuan utama diskusi ini adalah mengedukasi peserta tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan begitu, diharapkan akan tercipta komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah pengelolaan anggaran.
Peserta yang hadir berjumlah sekitar seratus orang, terdiri dari berbagai unsur, mulai dari tenaga pendidik, mahasiswa, hingga perwakilan kementerian. Hal ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap isu transparansi dan integritas dalam lingkungan pendidikan.
Diskusi Mewakili Berbagai Suara dalam Pengelolaan Anggaran
FGD ini menghadirkan tiga narasumber yang memiliki keahlian di bidang pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan anggaran. Narasumber-narasumber tersebut tentunya memiliki pengalaman dan wawasan yang signifikan untuk dibagikan kepada para peserta. Selain itu, diskusi ini menyediakan platform bagi peserta untuk saling bertukar pikiran dan strategi demi meningkatkan pengelolaan anggaran.
Rektor IAHN, yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, menyatakan pentingnya diskusi ini dalam konteks pengembangan institusi dan peningkatan kualitas tata kelola. Dia berharap, hasil dari diskusi ini dapat diterapkan dalam kebijakan pengelolaan anggaran di lingkungan perguruan tinggi.
Dalam konteks ini, partisipasi aktif dari semua elemen sangat diperlukan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Ini akan memastikan bahwa setiap keputusan berkaitan dengan anggaran diambil berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Pentingnya Penegakan Hukum untuk Mencegah Korupsi
Narasumber pertama, Dr. Gde Pasek Swardhyana, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, mengupas tuntas peran kejaksaan dalam mencegah korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Melalui paparannya yang informatif, ia menjelaskan bahwa mencegah korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga sebuah proses pendidikan yang berkelanjutan bagi semua pihak. Transparansi keuangan menjadi kunci untuk menghindari praktik korupsi.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB membagikan pengetahuan tentang struktur pengelolaan keuangan yang optimal. Dalam pandangannya, akuntabilitas publik harus diperkuat agar pengelolaan anggaran dapat berjalan sesuai harapan semua pemangku kepentingan.
Dia juga menyoroti bahwa sangat penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan keuangan yang ada. Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan dari seluruh pihak, diharapkan tujuan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang baik dapat tercapai.
Sinergi untuk Memperkuat Pengelolaan Anggaran dan Hukum
Sesi terakhir dalam forum ini diisi oleh Panit 3 Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB, yang menjelaskan tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Materi yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya penegakan hukum sebagai salah satu langkah preventif terhadap tindakan korupsi.
Setelah pemaparan, sesi tanya jawab mengundang banyak perhatian peserta. Diskusi interaktif ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan mengenai implementasi prinsip-prinsip yang telah dibahas seputar pengelolaan anggaran.
Keseluruhan rangkaian kegiatan FGD ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mematangkan rencana aksi konkret untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, tujuan tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai.
