www.tempoaktual.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini tengah melakukan persiapan untuk menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB setelah pelantikan Lalu Gita Ariadi sebagai dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Hal ini dilakukan guna mengisi posisi yang kosong dan memastikan kelancaran administrasi pemerintahan di daerah tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budi Prayitno, mengungkapkan bahwa pelantikan Gita berlangsung pada Selasa, 24 Juni 2025, di Gedung F Kementerian Dalam Negeri. Pelantikan ini dinyatakan berlangsung sesuai rencana dan menjadi langkah signifikan dalam karir Gita yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda NTB.
Saat ini, dengan status Gita yang telah resmi sebagai dosen IPDN, pemerintah perlu segera berkoordinasi untuk menunjuk seorang Plh mulai Rabu, 25 Juni 2025. Hal ini bertujuan agar tidak ada kekosongan yang mengganggu proses administrasi di pemerintahan provinsi tersebut.
Tri menjelaskan bahwa Gubernur NTB diharapkan sudah membuat keputusan terkait penunjukan Plh Sekda secepatnya. Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menjelaskan mengenai proses dan kebijakan yang harus diikuti dalam penunjukan pejabat baru untuk posisi strategis ini.
Sementara itu, ada kabar mengenai Lalu Mohamad Faozal, Asisten II Setda NTB, yang disebut-sebut akan menjadi Plh Sekda. Namun, Tri menegaskan bahwa nama itu belum direkomendasikan secara resmi oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan.
Keputusan Gubernur dan Proses Selanjutnya dalam Penunjukan Plh Sekda
Pemerintah akan bertindak cepat dalam menanggapi kekosongan posisi Sekda NTB dengan menunjuk Pejabat Sementara (Pj) yang akan menduduki kursi tersebut. Penunjukan ini penting untuk menjaga kontinuitas pelayanan publik dan agar roda pemerintahan tetap berjalan lancar.
Tri mengungkapkan bahwa Lalu Gita akan tetap berstatus sebagai Sekda sampai ada penunjukan resmi dari Gubernur. Informasi lebih lanjut terkait SK (Surat Keputusan) dari Gubernur diharapkan bisa dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mempercepat pemulihan fungsi administrasi.
Pola kerja pemerintahan yang baik sangat membutuhkan kepimpinan yang stabil. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menunggu keputusan Gubernur terkait siapa yang akan ditunjuk sebagai Plh Sekda yang baru. Semuanya akan dilakukan dengan cepat dan tepat agar tidak menambah beban pekerjaan yang ada.
Setelah penunjukan Plh, dalam waktu sekitar 15 hari ke depan, Gubernur akan mengusulkan nama ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi posisi Penjabat Sekda. Ini merupakan bagian dari prosedur yang telah ditetapkan sebagai langkah berikutnya dalam menjaga kesetabilan pemerintahan NTB.
Pelantikan dosen IPDN dan Proses Pengunduran Diri Lalu Gita
Pelantikan Lalu Gita sebagai dosen IPDN dilakukan berdasarkan SK dari Badan Kepegawaian Negara, sebagai langkah formal dalam peralihannya ke dunia pendidikan. Proses ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam jabatan yang sebelumnya diembannya dan kini beralih ke posisi baru sebagai pendidik.
Sekaligus, SK pemberhentiannya sebagai Sekda belum resmi dikeluarkan, akan tetapi hal itu diharapkan bisa segera selesai setelah pelantikan berlangsung. Dalam hal ini, budaya kerja yang baik di dalam pemerintahan perlu dipertahankan agar transisi posisi yang diemban dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan.
Gita juga menyampaikan niatnya untuk melakukan proses peralihan status dengan cepat agar dapat beradaptasi di lingkungan kerja barunya di IPDN. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menuntaskan semua urusan dan persiapan yang diperlukan sebelum memasuki masa pensiun yang akan datang.
Dalam menjelaskan kondisi saat ini, Gita tidak mencantumkan nama-nama calon pengganti yang spesifik, tetap mengisyaratkan bahwa ada sejumlah pejabat yang memenuhi syarat di lingkungan Pemkab NTB. Hal ini menandakan bahwa ada peluang untuk pejabat lain yang berpotensi menggantikan posisinya sebagai Sekda di masa mendatang.
Peluang Pejabat Lain dalam Mengisi Kursi Sekda NTB
Dalam pencarian sosok yang tepat untuk menggantikan Gita, disebutkan terdapat antara lima hingga tujuh pejabat dari Pemprov NTB yang memiliki kredibilitas memenuhi syarat sebagai calon Sekda. Ini menunjukkan adanya potensi dari dalam untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi pemerintah daerah.
Selain kandidat dari dalam, Gita mencatat kemungkinan adanya pejabat dari luar yang juga tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Tentu saja, keberanian pejabat luar itu untuk berkompetisi mempengaruhi apakah mereka akan dimasukkan dalam daftar calon yang dipertimbangkan.
Gita menegaskan pentingnya kualitas dan kemampuan untuk bisa menyukseskan peran Sekda di tengah dinamika pemerintahan saat ini. Ia optimis bahwa dengan adanya penilaian yang baik terhadap kandidat, baik dari dalam maupun luar, NTB akan segera menemukan sosok yang tepat untuk melanjutkan roda pemerintahan.
Dengan segala perkembangan ini, masyarakat NTB diharapkan akan mendapatkan sosok pemimpin yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga mampu membuat terobosan baru dalam memajukan daerah. Ini adalah langkah penting yang akan menentukan masa depan pemerintahan provinsi yang lebih baik.
