www.tempoaktual.id – Pokok pikiran yang disampaikan oleh para wakil rakyat di Lombok Timur saat ini tampaknya belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun ratusan miliar dana dialokasikan setiap tahunnya, pencapaian indikator pembangunan daerah belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya, menginginkan agar 70 persen dari pokir yang diajukan para wakil rakyat dapat berkontribusi pada indikator pembangunan. Dalam pernyataannya setelah Sidang Paripurna RPJMD, Wabup Edwin berharap agar DPRD mendukung program-program yang diusulkan oleh eksekutif melalui pokok-pokok pikiran mereka.
“Dari 100 persen pokir, seharusnya 75 persen dapat memberikan dampak signifikan, sedangkan sisanya mungkin bisa digunakan untuk hal-hal lain,” ujar Edwin. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.
Edwin mengakui bahwa pokir sering kali ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konstituen. Namun, ia berharap semua pihak dapat mendukung pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam program Lotim Smart.
“RPJMD yang akan kita pilah dan tetapkan bersama dengan DPRD menunjukkan komitmen kita. Kami mendorong semua pihak untuk terus mengawal setiap progress yang terjadi,” ujarnya.
Dalam sidang yang berlangsung, terungkap bahwa rata-rata setiap wakil rakyat memiliki anggaran pokir sebesar Rp 2,5 miliar. Total dari 50 wakil rakyat di Lombok Timur akan menghasilkan akumulasi hingga Rp 125 miliar yang akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan setiap tahunnya. Angka ini diperkirakan terus meningkat dari waktu ke waktu.
Dalam kesempatan yang sama, Wabup menyampaikan beberapa indikator makro yang menjadi target pembangunan. Di antaranya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang diharapkan naik dari Rp 17,6 miliar menjadi Rp 17,9 miliar pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai Rp 20,85 miliar pada tahun 2029.
Indikator tingkat kemiskinan juga menjadi fokus, dengan target penurunan dari 15,63 persen pada 2024 menjadi 13,75 persen pada tahun 2025. Selain itu, rasio Gini diharapkan berkurang dari 0,310 menjadi 0,290 pada tahun 2025, lalu menjadi 0,280 pada tahun 2029.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ditargetkan meningkat dari 70,65 menjadi 71,48 pada tahun 2025 dan 74,03 pada tahun 2029. Selain itu, pemerintah daerah menyasar peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari 55,15 menjadi 56,85 pada tahun 2025 dan 61,10 pada tahun 2029.
Sementara itu, Indeks Daya Saing Daerah yang saat ini berada di angka 3,19, diharapkan naik menjadi 3,26 pada tahun 2025 dan 3,48 pada tahun 2029. Bahkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah diharapkan dapat bertumbuh dari 67,93 menjadi 72,41 pada tahun 2025, hingga mencapai 75,11 pada tahun 2029.
Usia Harapan Hidup (UHH) juga menjadi perhatian, dengan target peningkatan dari 71,72 tahun menjadi 72,62 tahun pada tahun 2025. Jumlah kasus kematian ibu diharapkan dapat turun dari 23 menjadi 21 pada tahun 2025, dan selanjutnya menjadi 18,6 pada tahun 2029.
Dalam hal kesehatan gizi, prevalensi stunting pada balita yang saat ini berada di angka 27,6 persen ditargetkan menurun menjadi 24,35 persen pada tahun 2025 dan 20,87 persen pada tahun 2029. Sementara cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan tetap tinggi, dari 98,9 persen menjadi 99 persen pada tahun 2025 dan terus stabil pada tahun 2029.
Harapan Lama Sekolah yang saat ini 14,06 tahun ditargetkan meningkat menjadi 14,33 tahun pada tahun 2025 dan 14,64 tahun pada tahun 2029. Akhirnya, tingkat pengangguran terbuka juga diharapkan berkurang dari 2,53 persen menjadi 2,45 persen pada tahun 2025, dan mencapai 1,85 persen pada tahun 2029.
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menyatakan bahwa pokir para wakil rakyat belum dikelola secara optimal oleh eksekutif. Meskipun sebagian besar pokir berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), penting bagi indikator yang ada untuk dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan yang lebih jelas.
Menurut Yusri, tugas eksekutif ke depan adalah menyusun indikator yang benar-benar merefleksikan pokir yang diajukan oleh anggota dewan. “Kami perlu mengecek kembali interpretasi yang ada agar semua pokir selaras dengan RPJMD yang telah dibahas,” terangnya.
Dalam hal ini, pokir yang diusulkan oleh Ketua DPRD termasuk pembangunan fasilitas kesehatan dan infrastruktur pendidikan. Menurut Yusri, hal ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan di daerah.
“Dengan adanya pengaturan yang baik, kami yakin bahwa indikator yang ditetapkan akan terlihat jelas. Kami akan mengawal setiap langkah yang diambil untuk memastikan kemajuan daerah,” tutupnya dengan optimis.
