www.tempoaktual.id – Masalah keselamatan penumpang di pelabuhan Kayangan-Poto Tano semakin mengemuka. Kondisi kapal-kapal tua yang masih beroperasi menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Anggota Komisi IV, Syamsul Fikri, mengekspresikan kekhawatirannya terhadap keselamatan penumpang. Ia berpendapat bahwa kapal-kapal dengan usia tua seharusnya tidak lagi dioperasikan untuk menjaga keselamatan pengguna jasa.
Fikri menegaskan bahwa prioritas utama adalah keselamatan penumpang. Ia mengingatkan bahwa kondisi kapal yang tidak layak bisa berakibat fatal, dan semua pihak harus mengambil langkah berani untuk menghentikan operasional kapal tua.
Dalam wawancara, Fikri meminta agar pihak-pihak yang berwenang bertindak tegas. Sudah saatnya untuk menghentikan penggunaan kapal-kapal yang tidak memenuhi standar kelayakan operasi demi kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya Pengecekan Kelayakan Kapal secara Rutin dan Ketat
Pengecekan kelayakan kapal perlu dilakukan secara rutin dan ketat. Hal ini untuk memastikan bahwa semua kapal yang beroperasi dalam kondisi terbaik untuk melayani masyarakat.
Fikri menduga adanya kelalaian dalam proses pengecekan yang mengakibatkan kapal-kapal tua masih dapat beroperasi. Untuk itu, ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur yang berlaku.
Setiap kapal seharusnya memenuhi standar keselamatan yang telah ditentukan. Jika tidak, maka seharusnya tidak diizinkan untuk beroperasi sehingga masyarakat terlindungi dari risiko yang tidak perlu.
Proses pemantauan dan evaluasi perlu melibatkan semua pihak, termasuk Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait. Ini adalah langkah penting untuk memperbaiki sistem yang ada.
Panggilan untuk Stakeholder Terkait Demi Memastikan Keselamatan
Menindaklanjuti kasus ini, Fikri berencana memanggil berbagai stakeholder untuk membahas masalah ini dengan lebih mendalam. Rencana pemanggilan Dinas Perhubungan dan Syahbandar telah diputuskan dalam rapat internal.
Diharapkan bahwa pertemuan tersebut dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi kapal serta kebijakan yang berlaku. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil ke depannya.
Fikri berpendapat bahwa dialog antara pihak-pihak terkait harus segera dilakukan. Ia ingin memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada keselamatan penumpang.
Rapat akan membahas berbagai isu, mulai dari kelayakan kapal hingga kebijakan Surat Perintah Berangkat (SPB) yang dianggap tidak efektif. Ini adalah langkah penting untuk memperbaiki situasi yang ada saat ini.
Urgensi Mengubah Kebijakan SPB Kapal Penyebrangan
Kebijakan SPB yang diterapkan oleh Syahbandar perlu dievaluasi dan kemungkinan besar dicabut. Menurut Fikri, kebijakan ini justru membuat pelayanan menjadi tidak optimal.
Ia percaya bahwa perubahan kebijakan yang mendasar dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Pelayanan yang tidak optimal akan berdampak negatif pada pengalaman penumpang.
Penting bagi pembuat kebijakan untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan transportasi yang aman dan nyaman.
Fikri mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki sistem yang ada demi kebaikan masyarakat. Tanpa langkah nyata, keselamatan penumpang akan terus terancam.
Melihat potensi risiko yang ada, semua pihak harus menyadari tanggung jawab masing-masing. Kelayakan operasi kapal dan kebijakan yang tepat akan menjadi faktor penentu keselamatan transportasi di wilayah tersebut.
Komitmen untuk memperbaiki kondisi ini menjadi harapan untuk masa depan transportasi yang lebih baik di NTB. Dengan kolaborasi yang baik, semua masalah ini dapat diatasi demi kepentingan bersama.
