Sejumlah elemen masyarakat tengah mengkaji kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr.H.Lalu Muhammad Iqbal dan Hj.Indah Dhamayanti Putri, setelah 100 hari masa kerjanya. Pelantikan keduanya pada 20 Februari 2025 oleh Presiden menandai dimulainya era kepemimpinan baru yang diharapkan membawa perubahan signifikan. Namun, desakan evaluasi tersebut menyisakan pro dan kontra, terutama dalam katakanlah menilai hasil kerja dalam waktu yang tergolong singkat ini.
Banyak pihak berpendapat bahwa waktu 100 hari terlalu pendek untuk menilai kinerja gubernur. Hal ini berangkat dari fakta bahwa tantangan yang dihadapi setiap pemimpin daerah sangat bervariasi. Marga Harun, salah satu anggota DPRD Provinsi NTB, menekankan bahwa kesimpulan tentang kinerja pemerintahan tidak bisa ditentukan secepat itu. “Kita belum bisa memberikan penilaian hanya dalam waktu itu,” ujarnya.
Evaluasi Kinerja: Apakah 100 Hari Cukup?
Sejumlah anggota legislatif menggarisbawahi pentingnya memberi ruang bagi pemerintah untuk merealisasikan program-programnya. Penilaian cepat seringkali tidak merefleksikan realitas yang kompleks. Terlebih, gubernur baru saja memulai langkah di dalam menjalankan visi dan misinya. Pengantar menuju perubahan yang diharapkan juga memerlukan waktu.
Mengacu pada pendapat Marga Harun, perbandingan antara kinerja Gubernur NTB dengan pemimpin dari daerah lain menjadi problematik. Setiap daerah memiliki kondisi, tantangan, dan dukungan anggaran yang berbeda. “Kondisi lokal sangat menentukan efektivitas sebuah program,” tegasnya. Komparasi tersebut seringkali tidak memperhitungkan keberagaman tersebut, yang bisa menyesatkan dalam evaluasi.
Peluang dan Tantangan di Depan
Mengarungi perjalanan pemerintahan memang bukan hal yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Iqbal dan Dinda membutuhkan waktu untuk menerjemahkan harapan masyarakat into program nyata. Legislatif daerah menunjukkan sikap positif terhadap langkah-langkah pemerintah demi mencapai tujuan yang lebih besar. Marga Harun mencatat bahwa peran DPRD akan sangat signifikan dalam melakukan pengawasan. “Evaluasi akan dilakukan dalam satu tahun anggaran ke depan,” tambahnya.
Terlepas dari sikap skeptis pada waktu penilaian awal, Marga juga mengakui bahwa Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda telah menunjukkan prioritas yang tepat. Komitmen gubernur dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah patut mendapatkan apresiasi. Keberadaan lobi-lobi tersebut memperlihatkan keseriusan dalam upaya percepatan program-program yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Di titik ini, penting untuk mengingat bahwa pembangunan daerah bukanlah proses instan. Harapan untuk melihat NTB maju tidak dapat terwujud dalam 100 hari, melainkan membutuhkan strategi serta implementasi kontinu. Kesabaran dalam memberikan waktu bagi pemerintahan baru merupakan langkah yang bijak demi mencapai tujuan jangka panjang.
