www.tempoaktual.id – Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Nusa Tenggara Barat kini semakin terencana dan strategis. Langkah ini diambil melalui inisiatif baru yang melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga internasional, fokus untuk memperkuat dukungan dan informasi bagi para calon PMI.
Dengan peluncuran MOVE-ID, sebuah pusat informasi terpadu untuk migrasi dan vokasi, diharapkan calon PMI dapat memanfaatkan informasi yang lebih baik sebelum berangkat ke luar negeri. Inisiatif ini merupakan wujud kesadaran bahwa masalah PMI tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan memerlukan kolaborasi berbagai pihak.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam menangani isu pekerja migran. Mencari peluang kerja sebelum menyiapkan sumber daya manusia menjadi langkah awal yang strategis untuk menciptakan kesesuaian antara pelatihan yang diberikan dan kebutuhan pasar kerja luar negeri.
Inisiatif MOVE-ID sebagai Solusi Terpadu untuk Pekerja Migran
MOVE-ID diresmikan oleh Gubernur NTB dan sejumlah pejabat terkait, yang menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki keberangkatan PMI. Dengan adanya pusat informasi ini, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi yang diperlukan sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri.
Langkah ini mencakup pemetaan peluang kerja yang lebih baik, sehingga pelatihan yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata di luar negeri. Dengan demikian, kualitas dan kompetensi PMI juga dapat terjaga.
Gubernur Iqbal juga menyoroti pentingnya data yang akurat dari negara-negara tujuan. Permintaan dari negara seperti Jepang dan Jerman tentang kebutuhan tenaga kerja menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk menciptakan peluang bagi PMI dari NTB.
Kerja Sama dengan GIZ dalam Pengembangan Program Pelatihan
Kerja sama dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan program pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Dengan adanya dukungan dari GIZ, BP2MI NTB berupaya menurunkan angka PMI non-prosedural yang masih tergolong tinggi.
Dalam kerjasama ini, beberapa provinsi terpilih dijadikan pilot project, termasuk NTB, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan jaringan internasional yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat membuat proses pengiriman PMI menjadi lebih terencana dan transparan.
PMI yang diberangkatkan melalui jalur resmi akan mendapatkan keuntungan dari pelatihan yang sesuai serta dukungan dalam hal informasi dan pelatihan bahasa. Pelatihan ini diharapkan dapat mempersiapkan calon PMI agar siap berkompetisi di pasar kerja global.
Peningkatan Kualitas PMI terhadap Kesiapan Kerja di Luar Negeri
Strategi ke depan akan lebih berfokus pada sektor keterampilan, menandakan pergeseran dari sektor pekerjaan yang kurang terampil. Fokus pada keterampilan teknis dan penguasaan bahasa asing merupakan keharusan untuk mempersiapkan PMI agar lebih unggul di pasar kerja internasional.
Pelatihan bahasa asing, terutama Bahasa Jepang dan Jerman, akan menjadi salah satu prioritas dalam program ini. Untuk memfasilitasi pelatihan bahasa ini, komunikasi dengan GIZ akan terus dilakukan agar setiap calon PMI memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kemampuan bahasa mereka.
Kualifikasi tertentu seperti tingkat pendidikan dan sertifikasi keterampilan juga menjadi bagian penting dari persyaratan untuk dapat bekerja di negara-negara tujuan. Hal ini menunjukkan perlunya persiapan yang baik dan menyeluruh sebelum PMI diberangkatkan.
Peran Strategis Sosialisasi dan Pembinaan kepada Masyarakat
Untuk memperluas sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, BP3MI NTB bekerja sama dengan Polda NTB guna menjangkau tingkat desa. Melibatkan aparat seperti Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan menyeluruh kepada masyarakat tentang jalur resmi untuk menjadi PMI.
Pemahaman tentang hak dan kewajiban PMI akan sangat membantu masyarakat agar tidak tergoda untuk menggunakan jalur non-prosedural. Dengan adanya informasi yang transparan, diharapkan angka keberangkatan ilegal akan menurun.
GIZ, yang berperan sebagai lembaga pembangunan, berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam menciptakan pengelolaan migrasi yang aman dan teratur. Melalui kolaborasi ini, tidak hanya pendanaan yang diberikan, tetapi juga pengembangan kurikulum pelatihan dan evaluasi program yang lebih terstruktur dan sistematis.
