www.tempoaktual.id – Pemerintah Provinsi NTB tengah menghadapi tantangan besar setelah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1 triliun. Meskipun pengurangan ini tidak berpengaruh langsung terhadap belanja pegawai, dampaknya terhadap program-program prioritas dapat sangat signifikan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah NTB, Dr. H. Nursalim, mengungkapkan bahwa meski gaji pegawai dan alokasi bagi 9.466 calon PPPK Paruh Waktu sudah terjamin, pengurangan TKD tetap akan mempengaruhi kebijakan pengucuran dana untuk program-program pembangunan yang telah ditargetkan. Hal ini menciptakan situasi yang kompleks bagi pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, sumber dana yang akurat dan cukup adalah kunci untuk menjalankan program-program tersebut. Dengan berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Rp310,7 miliar, situasi ini menjadi semakin mendesak untuk ditangani dengan sebaik-baiknya.
Pengaruh Pengurangan Dana terhadap Program Prioritas NTB
Pengurangan alokasi Dana Transfer ke Daerah jelas berpotensi memengaruhi pelaksanaan program-program prioritas yang dicanangkan oleh Gubernur NTB. Program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pariwisata yang telah menjadi fokus utama, kini terancam oleh kurangnya dana yang tersedia.
Dengan adanya pengurangan ini, ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan program-program yang seharusnya membantu masyarakat justru tidak terlaksana dengan maksimal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemangku kebijakan untuk memastikan agar setiap bagian dana dialokasikan dengan efektif dan efisien.
Kekhawatiran ini semakin menjadi nyata karena TKD yang berkurang tidak hanya berpengaruh kepada program daerah, tetapi juga pada pelaksanaan program prioritas nasional. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak berdampak negatif pada masyarakat luas.
Kondisi Dana Bagi Hasil yang Terpengaruh
Pada tahun 2025, alokasi dana transfer untuk NTB mengalami penurunan signifikan yang mencapai Rp1 triliun. Penyebab utama dari pengurangan ini adalah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Alokasi Umum (DAU). Penurunan ini mengakibatkan siklus penyediaan dana untuk program-program vital menjadi terhambat.
Fathurrahman, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, menjelaskan bahwa pagu dana transfer untuk NTB yang awalnya ditetapkan sebesar Rp3,4 triliun, kini telah berubah menjadi Rp2,4 triliun. Perubahan ini mencakup semua elemen pendanaan yang dibutuhkan untuk menciptakan peningkatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Kendati ada surat resmi dari Kementerian Keuangan berkaitan dengan pemotongan TKD, Pemprov NTB tetap berupaya untuk melobi pusat demi mendapatkan kelonggaran dalam hal alokasi dana. Upaya ini sangat penting dilakukan untuk memastikan kelanjutan program-program daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Strategi Menghadapi Tantangan Anggaran yang Ada
Dalam menghadapi pengurangan anggaran yang cukup besar ini, Pemerintah Provinsi NTB harus merumuskan strategi yang lebih inovatif dan efisien. Hal ini meliputi pengumpulan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal serta segala bentuk dukungan dari berbagai sektor, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun sektor swasta.
Langkah-langkah proaktif dalam melakukan penghematan anggaran di sektor-sektor non-prioritas dapat menjadi salah satu solusi. Dengan melakukan peninjauan mendalam terhadap pengeluaran dan pendapatan, NTB bisa mengindari krisis keuangan yang lebih luas.
Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pentahelix (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media) dalam mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan aliran dananya bisa lebih stabil untuk mendukung program-program yang sudah ada.
