www.tempoaktual.id – Kantor utama Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kerusakan parah akibat kebakaran yang terjadi pada 30 Agustus 2025. Insiden itu ditandai dengan kerusakan menyeluruh pada semua bagian gedung yang menjadikannya tidak mungkin untuk direnovasi.
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir, melakukan kunjungan ke lokasi pasca-kebakaran dan menemukan bahwa hampir semua ruang dalam gedung habis dilalap api. “Semua telah terbakar, ruang pimpinan, ruang komisi, ruang fraksi, serta ruang rapat paripurna semuanya rata dengan tanah,” tegas Muzihir.
Ia juga menyatakan bahwa struktur bangunan mengalami kerusakan yang cukup mengkhawatirkan, sehingga secara teknis, upaya renovasi tidak mungkin dilakukan. Keputusan akhir mengenai pembangunan gedung baru akan tergantung pada penilaian kelayakan konstruksi yang akan dilakukan oleh tim ahli.
Proses evaluasi ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi struktur bangunan lebih lanjut. “Nanti akan dicek dulu kelayakannya, seperti apa kondisinya secara konstruksi,” tambahnya.
Pembahasan Tentang Rencana Pembangunan Gedung DPRD Baru
Setelah insiden kebakaran, muncul kebutuhan mendesak untuk merancang gedung DPRD yang baru. Dalam hal ini, tim ahli akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap struktur bangunan yang ada untuk menentukan langkah selanjutnya.
Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa gedung dapat direnovasi, maka opsi itu akan dipertimbangkan. Namun, jika hasilnya sebaliknya, maka pengembangan gedung baru menjadi pilihan yang tidak terhindarkan.
Wakil Ketua DPRD menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini. “Kami akan berkoordinasi secara terbuka dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan baru ini agar semua pihak bisa terlibat,” ungkapnya.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat segera menyediakan dana yang diperlukan untuk proses pembangunan. “Kami memerlukan komitmen dari pemerintah dalam hal anggaran agar proses pembangunan dapat berjalan lancar,” jelas Muzihir.
Aktivitas DPRD di Tengah Krisis Kebakaran
Meski gedung utama hangus terbakar, aktivitas kelembagaan DPRD NTB tidak terhenti. Pimpinan DPRD telah mengambil langkah cepat dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah untuk menggunakan fasilitas sementara selama proses pembangunan berlangsung.
“Untuk saat ini, kami akan berkantor di gedung-gedung milik pemerintah daerah lainnya. Rapat-rapat penting seperti paripurna akan dilaksanakan di Gedung Sangkareang, kantor Gubernur,” jelas Muzihir lebih lanjut.
Selain itu, ruang pimpinan sementara juga telah dialihkan ke rumah dinas Ketua DPRD NTB. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan dukungannya untuk mempercepat proses pembangunan kembali gedung DPRD karena pentingnya fungsi legislatif bagi masyarakat.
“Gedung DPRD bukan hanya sekadar tempat administratif, tetapi merupakan simbol dari representasi rakyat dan pemerintahan daerah. Kondisi seperti ini seharusnya memacu kita untuk bergerak cepat,” tambahnya.
Persiapan dan Rencana Jangka Pendek untuk DPRD NTB
Pemerintah Provinsi NTB sedang mempersiapkan beragam opsi untuk fasilitas sementara guna memastikan keberlangsungan fungsi legislatif. Di tengah krisis tersebut, penting untuk tetap menjaga kebijakan publik dan jalur komunikasi dengan masyarakat tetap berjalan.
“Hari ini kita akan putuskan dimanakah ruang sidang dan ruang komisi yang akan digunakan, karena fungsi DPRD harus terus berlangsung tanpa hambatan,” tambah Gubernur saat memberikan arahan.
Kesiapan untuk beradaptasi dengan kondisi baru ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi DPRD dan pemerintah daerah. Kesigapan dalam mengambil langkah-langkah pragmatis dapat menjadi kunci untuk menghadapi situasi darurat ini.
Dari sisi masyarakat, harapan akan cepatnya proses pembangunan gedung baru juga sangat kuat. Masyarakat menginginkan gedung DPRD yang baru dapat lebih representatif dan memenuhi tuntutan modernitas.
Dengan demikian, semangat kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah sangatlah penting guna menciptakan suasana kerja yang optimal di tengah ketidakpastian ini. Setiap langkah harus diambil dengan cermat agar fungsi legislatif tetap berjalan dan memenuhi harapan masyarakat.