www.tempoaktual.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah resmi membuka pendaftaran untuk seleksi eselon II bagi enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini mengalami kekosongan. Dalam waktu singkat setelah pembukaan pendaftaran, telah terdaftar sebanyak 18 pejabat yang menunjukkan ketertarikan untuk mengisi posisi tersebut, dengan sebagian besar pendaftar berasal dari luar wilayah NTB.
Drs. Tri Budiprayitno, M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian NTB, menyampaikan bahwa beberapa formasi yang tersedia sudah mulai terisi. Untuk posisi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sudah ada dua orang pendaftar, mencakup pejabat yang berasal dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat.
Menurutnya, idealnya pendaftaran memerlukan minimal tiga orang untuk setiap posisi. Namun, dia juga menerangkan bahwa beberapa calon pendaftar telah melakukan konsultasi untuk mendaftar, yang menunjukkan adanya antusiasme dalam mengikuti seleksi ini.
Pendaftaran dan Jumlah Pendaftar di Setiap OPD
Selain di posisi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdapat perkembangan serupa di posisi Kepala Biro Hukum. Di sini, sudah ada dua pendaftar yang meliputi pejabat eselon III dari Pemprov NTB serta seorang lagi dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa banyak tokoh profesional dari berbagai daerah tertarik untuk mengisi posisi strategis di negeri ini.
Sementara itu, untuk jabatan Inspektur di Inspektorat, baru ada satu pendaftar yang datang dari unsur vertikal. Namun, Tri menekankan bahwa sejumlah pejabat dari Pemprov NTB serta kabupaten dan kota lainnya telah berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan mengungkapkan kesiapan untuk ikut mendaftar.
Di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sudah terdaftar empat orang pendaftar. Mereka terdiri dari seorang kepala dinas dari salah satu kabupaten di NTB, serta pendaftar lainnya yang berasal dari Pemprov Jawa Timur, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kabupaten Dompu.
Proses Seleksi dan Kriteria Pendaftaran
Hal yang serupa juga sukses diterapkan di Dinas Perhubungan, di mana telah tercatat empat pendaftar. Mereka berasal dari Kementerian Dikti, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov NTB, dan Pemkot Pematangsiantar, Sumatera Utara. Keterlibatan berbagai daerah ini menunjukkan besarnya peluang untuk kerjasama antarpemerintahan dalam konteks pengisian jabatan.
Adapun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), jumlah pendaftar telah mencapai lima orang, yang terdiri dari berbagai unsur kementerian, sekretaris dinas, serta pejabat fungsional di Pemprov NTB. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya minat untuk berkontribusi di jabatan-jabatan penting pemerintahan menjadi tanda positif.
Tri Budiprayitno pun menegaskan bahwa anggapan mengenai minimnya pendaftar tidaklah benar. Faktanya, hingga saat ini sudah ada 18 orang yang mendaftar, dan bahkan masih ada beberapa yang sedang menyiapkan dokumen untuk melengkapi pendaftaran mereka.
Waktu Pendaftaran dan Tahapan Seleksi yang Harus Dilalui
Pendaftaran seleksi terbuka ini dibuka selama 15 hari sejak informasi diumumkan pada 13 Agustus lalu, dengan batas akhir pendaftaran ditetapkan pada 27 Agustus 2025. Proses seleksi akan dimulai dari verifikasi dokumen, diikuti dengan pemetaan potensi dan kompetensi oleh asesor independen, penyusunan makalah, serta wawancara mendalam yang dilakukan oleh tim seleksi yang beranggotakan lima orang.
Dalam seluruh tahapan ini, akan dipilih tiga nama terbaik untuk masing-masing posisi yang kemudian akan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu Gubernur NTB. Proses ini diharapkan dapat memastikan bahwa hanya calon terbaik yang akan mengisi jabatan-jabatan penting di pemerintahan daerah.
Dengan prosedur yang transparan dan sistematis, diharapkan pemilihan ini akan mampu menghasilkan pejabat yang tidak hanya kompeten tetapi juga siap dalam menghadapi tantangan yang ada di masing-masing dinas. Ini adalah langkah positif untuk kemajuan dan pembangunan di Nusa Tenggara Barat yang lebih baik.
