Efisiensi belanja negara yang diinstruksikan oleh pemerintah melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 membawa dampak signifikan di berbagai sektor, terutama pariwisata. Di Kota Mataram, industri perhotelan merasakan pukulan telak dari kebijakan ini, dengan tingkat hunian hotel yang terus merosot. Sekitar 1000 pekerja di sektor ini terpaksa dirumahkan sementara akibat sepinya aktivitas yang biasanya menjadi sumber pendapatan utama.
Pertanyaannya, seberapa besar dampak kebijakan ini terhadap industri pariwisata secara keseluruhan? Dengan hilangnya berbagai event, baik pemerintah maupun swasta, Kota Mataram kini menunjukkan penurunan okupansi yang mencolok. Fenomena ini menjadi perhatian utama, terutama bagi para pelaku industri yang bergantung pada turis dan event-event besar untuk mempertahankan bisnis mereka.
Dampak Kebijakan Efisiensi Terhadap Sektor Pariwisata di Mataram Secara Keseluruhan
Kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah telah memicu penurunan yang tajam dalam tingkat hunian hotel di Kota Mataram. Data menunjukkan bahwa tingkat okupansi hotel kini bahkan tidak mencapai 30%, padahal pada tahun lalu angkanya masih berada di kisaran 50-60%. Dalam dunia perhotelan, angka ini sangat signifikan dan mengindikasikan adanya masalah yang lebih dalam.
Dengan kondisi seperti ini, para pelaku industri, termasuk hotel dan restoran, berusaha mencari solusi alternatif untuk bertahan. Beberapa hotel mulai mencari cara untuk menarik wisatawan lokal dengan penawaran menarik. Namun, ini belum cukup untuk mengimbangi hilangnya pendapatan dari event-event besar yang biasanya menjadi tulang punggung pemasukan mereka.
Strategi Bertahan dari Dampak Ekonomi Akibat Penurunan Okupansi Hotel
Dalam menghadapi kondisi yang merugikan ini, strategi lain yang bisa dipertimbangkan adalah menggandeng pemerintah dalam penyelenggaraan event-event akbar di Kota Mataram. Selama ini, event-event tersebut menjadi magnet bagi para wisatawan, yang kemudian berkontribusi terhadap okupansi hotel. Tanpa adanya dorongan dari pemerintah, sulit bagi industri ini untuk pulih.
Harapan bagi sektor perhotelan sangat tergantung pada keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan pariwisata dan akomodasi menjadi sangat penting agar industri ini dapat beroperasi kembali. Keterlibatan pemerintah dalam mendukung kegiatan pariwisata dapat menjadi titik balik bagi kebangkitan sektor ini, dan pada akhirnya, membantu mengurangi angka pengangguran di kalangan pekerja di bidang pariwisata.
