www.tempoaktual.id – Dompu baru saja menyaksikan perubahan penting dalam peta politik daerahnya. DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Dompu berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Bambang Firdaus, S.E., dan Syirajuddin, S.H., selaku Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2025–2030. Namun, PKS juga menegaskan sikap kritisnya terhadap program-program yang dianggap tak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI PKS yang digelar di Aula DPD PKS Kabupaten Dompu. “Setelah Musda, kami akan mengadakan silaturrahmi dengan pemerintahan baru. PKS siap bersinergi selama lima tahun ke depan,” ungkap Noval Palandi, S.P., Ketua DPD PKS, setelah acara tersebut.
Bersinergi dengan pemerintahan yang baru merupakan bentuk komitmen PKS untuk mendukung kepentingan publik. PKS menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Partai ini ingin mendorong agar semua partai memiliki fokus yang sama dalam pelayanan publik pasca pemilu.
Membangun Sinergi Bersama Pemerintah Baru Dompu
Dalam pernyataannya, Noval menekankan bahwa amanah DPP PKS adalah menjalankan sinergi dengan pemerintah. Kerja sama ini tidak hanya terfokus pada pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat luas. Sinergi yang dimaksudkan mampu menghilangkan perpecahan antara oposisi dan koalisi yang selama ini banyak terjadi.
“Setelah pemilu, setiap partai harus bekerja sama demi pelayanan kepada masyarakat,” kata Noval. PKS ingin memberikan contoh bahwa kerjasama dapat berjalan meskipun ada perbedaan dalam pandangan politik di tingkat pusat.
Dia menambahkan bahwa PKS memiliki pengalaman yang kaya sebagai partai oposisi dan koalisi. Selama periode oposisi, partai ini aktif mendukung program-program pemerintah yang pro-rakyat, sekaligus mengkritisi program yang tidak tepat sasaran.
Komitmen PKS dalam Memperkuat Keterwakilan di DPRD
PKS Kabupaten Dompu memiliki dua anggota di DPRD dan bertekad untuk terus mengisi keterwakilan di setiap daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Dompu. “Kami akan mempertahankan posisi di Dapil dua dan lima, serta memaksimalkan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat,” tambah Noval yang didampingi oleh H. Abdullah, S.Kel., Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Dompu.
Lebih lanjut, M. Tahir, Ketua Dewan Etik Daerah PKS Dompu, menekankan pentingnya peran PKS dalam menjaga integritas dan loyalitas kader di semua level. “Kami siap beradaptasi dengan dinamika politik yang berkembang,” kata M. Tahir.
PKS berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik dengan mengedepankan etik dan profesionalisme di kalangan kader-kadernya yang menduduki jabatan publik. Ini sangat krusial untuk menghadapi pemilu mendatang.
Fokus Pada Program Pengkaderan untuk Pemilu Mendatang
Abdullah menegaskan bahwa program pengkaderan akan menjadi fokus utama PKS ke depan. “Kami berkomitmen untuk terus menerus menjaga kader, agar dapat memenuhi standar yang diharapkan publik,” ujarnya. Pengkaderan diharapkan mampu mendongkrak citra PKS di mata masyarakat.
M. Tahir menambahkan bahwa PKS telah memiliki sistem yang efektif untuk menjaga kualitas kader. Selain itu, lembaga etik PKS di semua tingkatan berfungsi untuk memastikan pengurus dan kader berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.
Dalam pemilu 2024, PKS meraih perolehan suara yang cukup signifikan meskipun berada di urutan ketiga. Kader PKS berhasil meloloskan diri ke dalam dua Dapil, menunjukkan penerimaan masyarakat yang baik terhadap partai ini.
Meskipun tidak berhasil mengirimkan wakil dari beberapa Dapil lainnya, PKS tetap optimis dan berusaha untuk memperbaiki diri, guna meraih hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. PKS berharap untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat Kabupaten Dompu dan meningkatkan daya saing di pemilu mendatang.
