www.tempoaktual.id – Jakarta– Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri dari 295 komunitas mitra pengemudi ojek online di seluruh Indonesia, secara tegas memutuskan untuk tidak bergabung dalam aksi demonstrasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap politisasi yang memanfaatkan perjuangan para pengemudi untuk kepentingan politik dan bisnis tertentu.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menegaskan bahwa semakin banyak pihak yang mencoba untuk memanfaatkan isu-isu yang berkaitan dengan pengemudi ojek online tanpa memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini menjadi dasar keputusan untuk tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut.
Penolakan Terhadap Politisasi Ojek Online
Andi Kristianto menyatakan, “Kami tidak ingin suara para pengemudi disalahgunakan untuk agendas politik yang tidak relevan dengan kesejahteraan kami. Perjuangan kami adalah murni untuk meningkatkan kualitas hidup pengemudi ojek online.” Ia juga menambahkan bahwa mereka lebih memilih untuk fokus pada solusi konkret dibandingkan terlibat dalam panggung politik.
Dari penilaian KON, penyebutan angka 500 ribu pengemudi yang berpartisipasi dalam demonstrasi adalah informasi yang salah. Banyak pengemudi, lanjutnya, lebih memilih untuk tetap bekerja dan memberikan nafkah bagi keluarga mereka daripada terlibat dalam aksi yang diwarnai agenda politik.
Dialog Terbuka dan Keterlibatan Komunitas
Andi juga menekankan pentingnya melibatkan komunitas pengemudi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib mereka. “Jika ingin membahas nasib pengemudi, harus berbicara langsung dengan kami. Keputusan yang diambil tanpa mendengarkan suara kami tidak akan mewakili kepentingan kami,” tegas Andi.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa hubungan antara pengemudi dan aplikasi bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, ia menekankan bahwa regulasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk melindungi pengemudi dari ketidakpastian yang sering kali menghinggapi mereka. “Kami tidak meminta status sebagai buruh, tetapi kami menginginkan aturan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak,” katanya.
KON berpendapat bahwa penyelesaian masalah pengemudi seharusnya dilakukan melalui dialog terbuka dan perumusan regulasi yang jelas, bukan melalui demonstrasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh elit politik. “Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan ketimbang aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya,” imbuh Andi, seraya mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi dampak negatif dari aksi tersebut.
KON mengundang semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil, untuk terlibat dalam diskusi bersama yang melibatkan komunitas pengemudi ojek online secara langsung dalam perumusan regulasi kemitraan digital yang adil dan sesuai dengan realitas pekerjaan mereka saat ini.
