www.tempoaktual.id – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB. Pengusutan ini muncul setelah laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya permainan fee di balik proyek perbaikan fasilitas olahraga.
Kepala Satreskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, mengonfirmasi bahwa mereka saat ini masih berada dalam tahap pengumpulan data dan keterangan terkait kasus ini. Mengingat situasi ini cukup kompleks, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada unsur tindak pidana dalam dugaan tersebut.
Rencana awal Dinas Pemuda dan Olahraga NTB adalah memperbaiki berbagai fasilitas olahraga dalam rangka menyambut Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Anggaran yang dicadangkan untuk kegiatan ini cukup besar, mencapai belasan miliar rupiah yang telah disetujui melalui APBD tahun 2025.
Sayangnya, setelah anggaran disetujui, muncul kabar bahwa beberapa kontraktor mencurigakan memberikan fee kepada oknum pejabat di Dinas Pemuda dan Olahraga. Dugaan ini semakin memperburuk keadaan, apalagi aliran dana tersebut disebut-sebut mengarah ke mantan pejabat Dispora. Problematika ini menjadi sorotan publik, berpotensi merugikan reputasi pemerintah daerah.
Pemerintah pusat kemudian menginstruksikan agar semua daerah melakukan efisiensi anggaran, yang berdampak langsung pada proses perbaikan fasilitas olahraga. Sebagian besar anggaran yang telah disetujui mengalami pemotongan, sehingga rencana perbaikan yang sudah ada menjadi batal.
Munculnya dugaan fee proyek yang tidak dikembalikan juga menambah kerumitan. Ini memicu perdebatan di internal Dinas Pemuda dan Olahraga dan menarik perhatian masyarakat luas. Regi Halili menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan laporan beberapa waktu lalu tentang dugaan serupa yang melibatkan lembaga pendidikan.
Penyelidikan Berkaitan dengan Proyek Fasilitas Olahraga yang Mangkrak
Pengusutan terhadap kasus ini berakar dari adanya dugaan bahwa kontraktor terlibat dalam praktik suap untuk mengerjakan proyek perbaikan. Regi Halili mencermati laporan masyarakat yang memberikan informasi valid mengenai aliran dana kepada oknum tertentu. Dalam konteks ini, penyelidikan menjadi semakin penting demi transparansi anggaran negara.
Dalam proses penyelidikan, Polisi yakin akan menemukan bukti yang dapat menguatkan dugaan tersebut. Regi menjelaskan bahwa saat ini mereka masih dalam tahap awal, melakukan pengumpulan bahan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat. Ini merupakan langkah krusial agar pengusutan berjalan efektif dan menghasilkan temuan yang valid.
Dinas Pemuda dan Olahraga sebelumnya merencanakan berbagai proyek untuk menyongsong Fornas 2025 dengan harapan dapat meningkatkan kualitas fasilitas olahraga. Namun, dengan munculnya kasus ini, reputasi Dispora menjadi taruhannya. Banyak yang bertanya-tanya tentang kelanjutan proyek ini jika kasusnya berlanjut ke ranah hukum.
Reaksi dan Penyangkalan Mantan Pejabat
Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si, membantah semua tudingan terkait penerimaan fee proyek. Kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB, Tri menegaskan bahwa semua proses berjalan sesuai prosedur dan tidak ada transaksi ilegal yang terjadi selama masa jabatannya.
Tri juga menyebutkan bahwa tidak ada bukti nyata yang menunjukkan adanya fee yang diterima. Ia merujuk kepada laporan yang menyebutkan bahwa dirinya menerima fee hingga Rp500 juta sebagai informasi yang tidak berdasar. Penegasan ini menggambarkan pentingnya klarifikasi dalam situasi yang melibatkan tuduhan serius seperti ini.
Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa hingga April 2025, tidak ada anggaran yang telah dikeluarkan untuk kegiatan Fornas, sehingga tuduhan itu semestinya tidak relevan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Dispora telah dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Implikasi Sosial dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah
Kasus dugaan korupsi ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpastian ini menimbulkan spekulasi mengenai integritas pejabat publik dan pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat memantau perkembangan ini dengan cermat dan berharap agar ada transparansi dalam prosesnya.
Penyelidikan yang sedang berlangsung bukan hanya soal hukum, tetapi juga berkaitan langsung dengan moralitas. Rakyat menginginkan pegawai negeri yang bersih dari praktik korupsi, sehingga kepercayaan publik bisa terjaga dengan baik. Jika terbukti ada unsur korupsi, maka tindakan tegas diperlukan untuk menangkal praktik semacam ini di masa depan.
Secara keseluruhan, kasus ini menjadi cermin dari tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga integritas dan transparansi. Melalui penegakan hukum yang tegas, diharapkan kepercayaan masyarakat dapat pulih dan proyek-proyek pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
