www.tempoaktual.id – Setelah terjadinya banjir di Kota Mataram pada 6 Juli 2025, pemerintah daerah merespons dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur yang ada. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan di bawah kendali Provinsi NTB dalam kondisi aman meskipun ada beberapa titik yang memerlukan perhatian lebih.
Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB telah memberikan pernyataan resmi mengenai kondisi infrastruktur tersebut. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan publik dan perawatan infrastruktur yang vital bagi masyarakat.
Evaluasi Infrastruktur Setelah Banjir di Kota Mataram
Dalam keterangan resminya, Kepala Dinas PUPR, H. Sadimin ST., M.T., menegaskan bahwa berbagai jembatan dan jalan yang dikelola provinsi tetap dalam kondisi baik. Meski situasi ini menjanjikan, beberapa jalan di tingkat lokal mengalami kerusakan akibat genangan air yang menyebabkan gangguan pada aksesibilitas.
Sadimin juga mengungkapkan bahwa satu jembatan di kawasan Bertais mengalami kerusakan, tetapi jembatan tersebut masih menjadi tanggung jawab investor. Hal ini menggambarkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam menjaga infrastruktur yang aman dan efisien.
Selanjutnya, di kawasan Karang Kemong, kondisi jalan lingkungan masyarakat menjadi perhatian khusus. Pihak Dinas PUPR tengah berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menanggulangi masalah ini secara efektif.
Pentingnya Penyesuaian Desain Infratruktur Jembatan untuk Masa Depan
Sadimin juga menyampaikan perlunya penyesuaian desain jembatan di jalur-jalur strategis. Ketinggian jembatan menjadi faktor penting dalam perencanaan untuk menghindari dampak banjir di masa mendatang.
Contohnya, jembatan yang berada di sekitar Universitas Mataram harus ditinggikan untuk memastikan aliran air lancar saat musim hujan. Normalisasi sungai juga dipandang sebagai langkah yang krusial untuk mengurangi risiko banjir yang lebih besar.
Masalah lain yang mempengaruhi kerusakan infrastruktur adalah penyempitan sungai. Sadimin menambahkan, perlu adanya dana yang cukup untuk meningkatkan tinggi jembatan serta melakukan perbaikan struktural lainnya.
Pengelolaan Sampah di Sungai Sebagai Solusi Jangka Panjang
Banjir yang melanda beberapa waktu lalu membawa masalah tersendiri, satu di antaranya adalah penumpukan sampah di sungai. Sampah ini menghambat aliran air, menyebabkan volume air meluap dan merendam area sekitarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, pihak Dinas PUPR memprioritaskan pembersihan sampah dan pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran air dan mencegah banjir di waktu mendatang.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah juga harus dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
Kebijakan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Keselamatan Warga
Sadimin mengakui bahwa pembangunan rumah di sepanjang bantaran sungai menjadi perhatian. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan wilayah tersebut untuk meningkatkan keselamatan warga.
Pemerintah berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah kota dan instansi terkait untuk membahas tata ruang yang lebih terencana. Hal ini akan menyentuh berbagai aspek penting, termasuk lingkungan dan keselamatan publik.
Dengan melibatkan berbagai sektor, diharapkan dapat tercipta kebijakan efektif yang dapat mencegah terjadinya kerugian lebih besar akibat bencana seperti banjir. Penyusunan rencana jangka panjang perlu dilakukan dengan cermat agar infrastruktur yang ada dapat bertahan menghadapi tantangan cuaca ekstrem.
