www.tempoaktual.id – Pemprov NTB baru-baru ini mengeluarkan peringatan tegas kepada PT ALP terkait masalah operasional kapal mereka. Hal ini menyusul insiden serius di mana sebuah kapal mengalami gangguan mesin saat berlayar di rute Poto Tano-Kayangan, yang mengakibatkan penumpang terombang-ambing selama hampir lima jam.
Insiden yang terjadi pada 20 November 2025 ini memicu perhatian serius dari Dinas Perhubungan NTB. Kepala Dinas Perhubungan, Ervan Anwar, menyebutkan bahwa tindakan tegas akan diambil jika perusahaan tidak mengindahkan teguran yang telah dilayangkan.
Ervan menegaskan bahwa Pemprov NTB berkomitmen untuk memantau setiap pergerakan PT ALP dan memastikan keselamatan penumpang. Jika perusahaan tidak segera memperbaiki masalah tersebut, termasuk mesin yang bermasalah, izin operasional mereka bisa dicabut.
Tindakan Pemprov NTB Terhadap PT ALP dan Proses Monitoring Kapal
Dinas Perhubungan NTB telah melakukan teguran resmi kepada PT ALP guna melakukan perbaikan mendesak. Ervan menyampaikan pentingnya melakukan pengecekan rutin terhadap kapal-kapal yang beroperasi untuk menjamin keselamatan penumpang.
Kapal yang mengalami masalah pada rute tersebut tidak bisa diabaikan, mengingat ada sekitar 27 kapal yang beroperasi di jalur ini. Setiap kapal harus menjalani pemeriksaan kelayakan sebelum diperbolehkan berangkat.
Pemerintah tidak hanya menunggu tanggapan dari PT ALP, tetapi juga telah melibatkan KSOP untuk memantau kelaikan kapal. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemprov NTB dalam menjaga keselamatan transportasi laut di wilayahnya.
Pentingnya Transportasi Laut untuk Mobilitas Antara Pulau
Transportasi laut menjadi aspek penting dalam mobilitas masyarakat antara pulau, terutama menjelang periode liburan seperti Natal dan Tahun Baru. Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, menggarisbawahi urgensi keselamatan dalam transportasi ini.
Banyak masyarakat bergantung pada kapal untuk melakukan perjalanan antara pulau, menjadikannya salah satu moda transportasi utama. Oleh karena itu, kelaikan kapal harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam periode padat orang berpergian.
Muzihir menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan semua kapal mematuhi standar keselamatan. Ini termasuk melakukan uji kelaikan yang ketat sebelum kapal diizinkan berlayar.
Kewajiban Operator Kapal dalam Menjamin Keselamatan
Pemerintah juga diharapkan untuk memberikan sanksi tegas kepada operator kapal yang melanggar regulasi keselamatan. Hal ini penting untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
Ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan bisa mengancam nyawa penumpang dan merugikan citra transportasi laut. Sebagai respons, pemerintah harus siap mencabut izin operasional bagi pelanggar berat.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut dan menjamin keselamatan penumpang. Masyarakat layak mendapatkan jaminan bahwa perjalanan mereka akan aman dan nyaman.
