www.tempoaktual.id – Pemerintah kembali meluncurkan program bantuan beras setelah sempat menghentikan distribusinya selama tiga bulan. Penyaluran beras dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh fluktuasi harga pangan.
Alokasi beras sebanyak 23.607 ton telah disiapkan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bagian dari target nasional. Program ini dimulai pada Juli dan dijadwalkan berlangsung hingga Desember 2025.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, mengungkapkan kesiapannya untuk menyalurkan bantuan ini dengan memperkuat kerja sama lintas sektor. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efisien.
Distribusi beras SPHP akan dilakukan melalui beberapa jalur resmi. Jalan distribusi ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat luas, terutama di tengah kondisi kenaikan harga beras yang terjadi di pasar.
Beras yang disalurkan akan dikemas dalam jumlah lima kilogram dengan harga terjangkau. Perum Bulog menetapkan harga sekitar Rp11.000 per kilogram, jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasar saat ini.
Pihak Bulog juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan intensif dengan melibatkan Satgas Pangan dan TNI/Polri. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik kecurangan yang kemungkinan disebabkan oleh oknum pengecer.
Ketegasan dalam penegakan hukum juga ditunjukkan oleh Sri Muniati ketika menyatakan bahwa pengecer yang melanggar harga jual yang ditentukan akan diberi sanksi. Hal ini menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga integritas program bantuan ini.
Dengan harga beras medium yang saat ini mencapai Rp13.000 per kilogram, program SPHP menawarkan alternatif yang lebih ekonomis tanpa mengorbankan kualitas. Ini menjadi langkah yang positif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Distribusi dan Jalur Penyaluran Beras SPHP di NTB
Distribusi beras SPHP di NTB akan menggunakan empat jalur resmi yang sudah ditentukan. Jalur-jalur ini mencakup pengecer di pasar rakyat, koperasi desa Merah Putih, kios pangan binaan pemerintah, dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Keempat jalur ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pangan dengan lebih efektif. Dengan adanya jalur distribusi ini, diharapkan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang tepat.
Pembagian beras akan dilakukan secara keseluruhan hingga mencapai target yang ditentukan, yakni 1.707 ton untuk bulan Juli. Distribusi telah dimulai dengan lokasi prioritas di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Untuk menjamin kualitas dan kehandalan program, Bulog NTB juga melakukan verifikasi terhadap pengecer. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengecer yang tepercaya yang terlibat dalam penyaluran beras SPHP ini.
Pada tahun sebelumnya, telah ada 289 pengecer yang tersebar di 53 pasar tradisional di NTB. Mengingat pentingnya verifikasi, kerja sama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan.
Langkah Pengawasan untuk Mencegah Kecurangan dalam Penjualan
Pihak Bulog juga mengambil langkah preventif untuk mencegah penjualan beras di atas harga eceran tertinggi (HET). Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh Bulog tetapi juga melibatkan berbagai instansi terkait.
Jika ditemukan pelanggaran, pihak Bulog berjanji akan menindak tegas dengan memberikan sanksi kepada pengecer yang bersangkutan. Penegakan hukum yang ketat diharapkan dapat mencegah praktik-praktik nakal di lapangan.
Selain itu, pengawasan yang cermat juga dilakukan untuk memastikan bahwa sejauh mana distribusi berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini menjadi sangat penting agar bantuan pemerintah dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Pengawasan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan harga beras yang bisa berdampak negatif. Dengan upaya tersebut, diharapkan tekanan inflasi pangan dapat diminimalkan.
Pentingnya kolaborasi antara semua pihak dalam pengawasan dan distribusi ini sangat ditekankan. Kerjasama yang baik akan menghasilkan dampak positif bagi stabilitas pangan di masyarakat.
Peran Program SPHP dalam Mengendalikan Harga Pangan di Masyarakat
Program SPHP merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga kestabilan harga pangan. Melalui bantuan beras ini, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tetap bisa memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
Dalam situasi yang tidak menentu seperti saat ini, keberadaan program ini sangatlah penting. Ini menjadi salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang merugikan.
Dengan cadangan beras pemerintah yang ada, Sri Muniati optimis bahwa program ini dapat memberikan dampak positif. Ketersediaan beras yang cukup diharapkan dapat membantu menekan inflasi pangan secara efektif.
Selain itu, program SPHP juga menciptakan stabilitas bagi pengecer yang terlibat. Dengan harga yang ditetapkan, mereka tidak akan terbebani dan dapat beroperasi dengan lancar.
Melalui semua langkah ini, diharapkan bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran. Program SPHP menjadi harapan bagi masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian harga pangan saat ini.
