www.tempoaktual.id – Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Ruapaeda, kini menghadapi situasi yang penuh tantangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyerahan dan pengelolaan anggaran Pokir anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2025. Kejaksaan Tinggi NTB sedang mengusut tuntas kasus ini, dan Isvie mengambil sikap untuk menjelaskan posisinya sebagai pemimpin lembaga legislatif ini.
Dalam sebuah pernyataan, Isvie dengan tegas membantah adanya praktik bagi-bagi uang yang pernah diisukan terkait dengan anggaran Pokir. Ia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui tentang isu yang beredar mengenai kevakuman dana yang disebut sebagai uang “siluman” dan berjanji akan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung.
Isvie menyampaikan, “Sebagai Ketua DPRD, saya tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam praktik yang dimaksud.” Ia menunjukkan sikap tegas agar publik tidak terlalu cepat menarik kesimpulan sebelum ada fakta hukum yang terungkap.
Tindakan Kejaksaan Tinggi dan Respon dari Isvie Ruapaeda
Kejaksaan Tinggi NTB sudah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan dana Pokir, termasuk anggota DPRD. Dalam proses ini, Isvie dihadapkan pada sejumlah tuduhan yang melibatkan pimpinan DPRD lainnya. Namun, ia tetap berpegang pada prinsip bahwa investigasi harus dijalani dengan transparansi.
Isvie menegaskan bahwa ia tidak akan berspekulasi mengenai tuduhan-tuduhan tersebut, dan meminta semua pihak untuk bersabar hingga segala sesuatunya terungkap dengan jelas. “Biar fakta yang berbicara,” ujarnya, mempertahankan integritasnya dalam situasi yang rumit ini.
Tuduhan yang muncul dari anggota Komisi V, Indra Jaya Usman, perlu ditanggapi dengan hati-hati. Usman menyebutkan bahwa pimpinan DPRD lebih tahu mengenai pokok pembahasan anggaran, yang semakin mengedepankan fokus kepada peran yang dimainkan oleh Isvie dalam struktur organisasi tersebut.
Proses Penganggaran dan Peran Anggota DPRD
Menjawab tuduhan itu, Isvie menjelaskan bahwa semua pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah dilakukan bersamaan dengan anggota DPRD yang lama. “Segala sesuatu yang terkait dengan Pokir untuk tahun 2025 itu memang saya bahas bersama mereka,” terangnya dengan tegas.
Isvie menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dalam konteks lembaga. Dia menjelaskan bahwa pembahasan APBD dan Pokir tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan seluruh anggota DPRD, karena itu merupakan tanggung jawab kolektif.
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa transaksi yang tidak jelas dapat merusak reputasi lembaga. Oleh karena itu, upaya untuk meredakan situasi ini sangat penting. Isvie meminta semua pihak untuk tidak menciptakan kegaduhan tambahan di dalam tubuh DPRD.
Harapan dan Pesan untuk Anggota DPRD
Dengan tekanan yang dihadapi oleh DPRD, Isvie mengingatkan semua anggota untuk tetap tenang dan saling menghormati. Dia menekankan, “Kita harus saling menghargai satu sama lain dan tidak menjadikan masalah ini lebih besar daripada yang sebenarnya.” Ini adalah waktu untuk bersatu demi stabilitas lembaga.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi internal yang efektif agar semua anggota DPRD tahu apa yang terjadi dan dapat mengambil langkah yang tepat. “Jika ada kebingungan, mari kita tanyakan langsung kepada pimpinan,” tambahnya.
Isvie menegaskan, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat di antara anggota dewan, itu adalah bagian dari dinamika yang biasa terjadi dalam politik. “Dinamika itu wajar dan seharusnya dipahami sebagai proses,” ia menyimpulkan, berharap bahwa kasus ini dapat cepat diselesaikan tanpa menumbuhkan ketegangan lebih lanjut di internal DPRD.
Dengan semua tantangan yang dihadapi, Ketua DPRD NTB ini tetap berkomitmen untuk menjaga integritas lembaganya. Dia memasukkan harapan bahwa segala permasalahan dapat teratasi dengan baik, sehingga DPRD dapat kembali fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.
