www.tempoaktual.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram baru-baru ini mempresentasikan sejumlah catatan penting mengenai penerimaan dan belanja daerah dalam rapat paripurna yang mengungkap laporan pertanggungjawaban APBD untuk tahun anggaran 2024. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek yang berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam konteks peningkatan pendapatan dan pengurangan pengeluaran yang tidak produktif.
Melalui juru bicaranya, Ni Luh Arini, fraksi ini menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak, yang berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Di mana dari target awal sebesar Rp195 miliar, realisasi pajak mencapai Rp215,71 miliar, menyiratkan pertumbuhan positif sebesar 110,62 persen.
Walaupun mereka memberikan pujian, Fraksi PDI Perjuangan juga menggarisbawahi perlunya penjelasan lebih lanjut menyangkut objek pajak yang belum memenuhi target. Ini penting agar upaya pemungutan pajak ke depan dapat dioptimalkan dan hasilnya lebih maksimal bagi daerah.
Lebih jauh, fraksi ini mengkritisi tunggakan pajak, khususnya pajak parkir yang dikelola oleh RSUD Kota Mataram. Mereka mendesak adanya kejelasan mengenai progres penyelesaian tunggakan ini agar dapat segera dituntaskan dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pendapatan daerah.
Terkait retribusi daerah, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pencapaian kinerja masih jauh dari harapan. Dari target retribusi yang sebesar Rp57,5 miliar, realisasi hanya mencapai Rp39,7 miliar, yang hanya mencakup 69,12 persen. Hal ini menunjukkan potensi yang besar dari sektor retribusi yang seharusnya lebih dimaksimalkan, terutama di area parkir dan pasar.
Pentingnya Audit terhadap Objek Retribusi Daerah Yang Belum Maksimal
Fraksi menyatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya mereka telah merekomendasikan dilakukan audit oleh BPKP terhadap objek retribusi, namun mereka mempertanyakan apakah saran tersebut telah dilaksanakan. Mengingat realisasi tahun 2024 yang tidak memenuhi target, penting untuk memahami apakah ada langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak terkait.
Penetapan target retribusi yang lebih realistis juga disarankan oleh fraksi ini untuk menciptakan proyeksi yang lebih akurat terkait potensi pemasukan. Ini penting agar setiap komponen pendapatan dapat dipertimbangkan secara matang, sehingga tidak hanya berhenti pada capaian yang tidak maksimal.
Di samping itu, fraksi juga menyoroti kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, di mana realisasi anggaran mencapai 98,35 persen dari target Rp15,2 miliar. Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan meminta rincian kontribusi dari masing-masing perusahaan daerah seperti PDAM Giri Menang dan PT Bank NTB Syariah untuk transparansi yang lebih baik.
Mereka juga mengusulkan penambahan penyertaan modal dari pemerintah kota kepada perusahaan daerah tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan dividen di masa mendatang. Alokasi anggaran yang tepat dapat memperkuat kontribusi perusahaan daerah pada pendapatan asli daerah.
Beralih ke kategori lain-lain PAD yang sah, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp254,23 miliar atau 109,03 persen dari target. Fraksi mengingatkan pentingnya dalam menetapkan target agar lebih sinkron dengan potensi daerah yang ada, sebagaimana yang telah disarankan pada tahun-tahun sebelumnya.
Strategi Belanja Daerah untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat
Dalam laporan keuangan daerah, anggaran belanja daerah untuk tahun 2024 tercatat mencapai Rp1,773 triliun dari target Rp1,907 triliun, yang menunjukkan realisasi sebesar 92,97 persen. Fraksi PDI Perjuangan merasa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama kurangnya rincian dalam belanja operasi.
Belanja operasi yang terdiri dari pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial hanya dirinci dalam bentuk total tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini menjadi catatan penting bagi fraksi untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat lebih memahami penggunaan dana publik.
Di sisi belanja modal, realisasi sebesar Rp352,03 miliar dari target Rp373,36 miliar atau 94,29 persen, diperhatikan dengan seksama. Pertanyaan juga muncul mengenai program dan kegiatan belanja modal yang mungkin belum selesai, serta nilai nominal dari kegiatan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan.
Dalam hal belanja tak terduga, dari target Rp5 miliar, hanya terealisasi Rp2 juta atau 0,05 persen. PDI Perjuangan menyarankan agar target ini disesuaikan dengan keadaan yang aktual agar tidak ada pengalokasian anggaran yang terbuang percuma.
Peluang Penggunaan SILPA untuk Program yang Menguntungkan Masyarakat
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk tahun 2024 mencapai Rp166,44 miliar dengan rincian yang cukup beragam. Di dalamnya mencakup SILPA BLUD RSUD Kota Mataram, dana kapitasi puskesmas, dan dana BOS, di mana SILPA murni APBD mencapai Rp156,48 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan mencatat bahwa Rp89 miliar lebih dari jumlah tersebut dapat digunakan pada perubahan APBD 2025. Mereka mengusulkan agar dana ini dialokasikan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih baik.
Penggunaan dana harus tepat sasaran dan mendukung sektor-sektor strategis, serta memperkuat kinerja SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan perekonomian daerah. Hal ini penting agar setiap alokasi anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
