www.tempoaktual.id – Di wilayah NTB, Kejaksaan Tinggi sedang melakukan investigasi terhadap proyek pembangunan jembatan di Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Proyek yang dilaksanakan sejak Februari 2025 ini muncul dalam sorotan karena dugaan penyelewengan dana yang berpotensi merugikan publik.
Dari penjelasan Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, pihaknya telah menerima laporan dan sedang melakukan analisis terhadap berkas yang ada. Pengumpulan bahan keterangan dan data adalah langkah awal yang diambil sebelum menentukan langkah selanjutnya dalam proses hukum.
Selama ini, Kejati NTB masih dalam tahap awal proses penyelidikan dan belum memanggil saksi-saksi untuk menggali lebih dalam tentang kasus ini. Kejati NTB berfokus pada pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber untuk mendapat pemahaman menyeluruh mengenai potensi pelanggaran yang terjadi.
Kendalanya Proses Penyelidikan dan Upaya Kejati NTB
Meski menghadapi beberapa tantangan dalam menyelidiki kasus ini, Kejati NTB berkomitmen untuk terus berupaya secara profesional. Koordinasi dengan Kejari Bima menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses penyelidikan di lapangan.
Jembatan yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp6,2 miliar itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Namun, kerusakan yang terjadi pasca-banjir menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas dan ketahanan proyek ini.
Kejatian NTB juga menyadari bahwa meski ada masalah dalam kapasitas tim yang menangani kasus ini, mereka tetap berkomitmen untuk memberikan perhatian yang serius terhadap setiap laporan yang diterima. Investasi yang dikeluarkan dalam proyek ini berisiko jika tidak diawasi dengan baik.
Detail Proyek dan Tanggapan Pihak Terkait
Pembangunan jembatan ini dilaksanakan oleh CV DW dan berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima. Dengan anggaran yang besar, wajar jika masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari proyek ini.
Jembatan tersebut diberi masa pelaksanaan yang ditetapkan selama 280 hari kalender, namun kerusakan yang terjadi setelah bencana banjir berpotensi merugikan lebih banyak pihak. Hal ini menunjukkan adanya keperluan untuk evaluasi menyeluruh terhadap proses pengawasan proyek.
Dalam pernyataan Bupati Bima, Ady Mahyudi, pihaknya telah turun langsung untuk memeriksa kondisi jembatan. Ia juga menginstruksikan agar Pejabat Pembuat Komitmen proyek melakukan perbaikan agar jembatan tersebut dapat digunakan dengan aman.
Pentingnya Pengawasan Terhadap Proyek Publik
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek yang menggunakan dana publik. Transparansi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek harus menjadi prioritas agar tidak ada penyelewengan yang merugikan masyarakat.
Kerusakan yang terjadi pada jembatan di Madapangga mencerminkan perlunya sistem monitoring yang lebih baik dalam setiap tahapan pembangunan. Kejati NTB diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif untuk menegakkan hukum dalam kasus ini.
Melalui langkah-langkah hukum yang diambil, diharapkan ke depan tidak ada lagi kasus serupa terjadi. Masyarakat juga harus diberdayakan agar dapat ikut memantau dan mengawasi setiap proyek yang dibiayai dengan uang negara.
