www.tempoaktual.id – Lima desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini masih menghadapi masalah serius terkait ketahanan pangan. Kondisi ini terutama terjadi di Pulau Sumbawa, di mana lahan pertanian yang tidak memadai dan ketersediaan air yang terbatas membuat desa-desa ini bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain.
Salah satu desa yang termasuk dalam daftar ini terletak di Kecamatan Oru, Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, satu desa lainnya dapat ditemukan di kawasan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Aidy Furqan, menjelaskan penyebab utama kondisi rawan pangan ini adalah kekurangan air dan ketidakcocokan lahan untuk pertanian. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan desa-desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan 12 komoditas pangan pokok yang menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari warga.
Analisis Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan di NTB
Berdasarkan pemetaan terbaru, kondisi rawan pangan di lima desa tersebut memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar kemungkinan terjadinya masalah ketahanan pangan.
Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang efektif untuk mengatasi isu ini dan mewujudkan kondisi desa bebas dari pangan rawan. Menurut Aidy, langkah pertama yang diambil adalah menggandeng berbagai pihak terkait, mulai dari Balai Wilayah Sungai (BWS) hingga instansi pertanian dan perikanan.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi ini,” kata Aidy. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi untuk menangani permasalahan yang kompleks ini secara lebih holistik dan terintegrasi.
Dengan menjalin kerja sama lebih erat, diharapkan pengembangan irigasi dan sistem pertanian yang lebih baik bisa dilakukan. Kombinasi dari langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan di desa-desa yang terancam rawan pangan ini.
Langkah-langkah Strategis untuk Mengatasi Ketahanan Pangan
Dalam usaha menghilangkan status desa rawan pangan, Dinas Ketahanan Pangan NTB kini melakukan inventarisasi yang berfokus pada pembangunan dan penguatan irigasi. Kondisi ini menjadi sangat penting mengingat banyak wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air.
Pemerintah lokal juga berupaya menerapkan pola tanam yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Di Pulau Sumbawa, misalnya, dorongan diarahkan pada komoditas jagung yang banyak digemari di pasar.
Melalui pendekatan tematik semacam ini, diharapkan antarwilayah bisa saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam membangun ketahanan pangan. Selain upaya di hulu, Pemprov NTB juga menjaga aspek hilir dengan bekerja sama dengan Bulog dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Program tersebut bertujuan untuk mengendalikan harga pangan agar tidak terlalu berfluktuasi, sehingga inflasi pangan tidak menekan daya beli masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi rakyat kecil yang seringkali paling terdampak oleh kenaikan harga pangan.
Menghadapi Tantangan dalam Distribusi Pangan
Menjaga ketahanan pangan di NTB juga meliputi pengelolaan distribusi pangan yang efisien. Dinas Ketahanan Pangan sedang merumuskan strategi untuk memastikan setiap desa dapat menikmati hasil pertanian yang cukup dan berkualitas.
Disamping itu, ada fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung proses distribusi dan cadangan pangan. Langkah-langkah konkret perlu cepat diambil agar tidak ada desa yang tertinggal dalam mendapatkan akses pangan yang memadai.
Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, Aidy Furqan optimis melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, ketahanan pangan di NTB dapat lebih ditingkatkan. Ia menyatakan, “Mengetahui kondisi pertanian, perikanan, dan perdagangan di masing-masing daerah adalah langkah awal yang penting.”
Kependekan dari berbagai program yang telah dilaksanakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Terutama dalam hal distribusi dan penyediaan pangan yang harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Anggaran dan Dukungan Pemerintah Menuju Swasembada Pangan
Ketahanan pangan menjadi bagian dari delapan target utama yang dicanangkan oleh pemerintah dalam lima tahun mendatang. Dalam rangka mencapai target tersebut, telah disiapkan anggaran sebesar Rp164,4 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, termasuk diantaranya subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, serta dukungan bagi para nelayan. Semua elemen masyarakat diharapkan juga berperan aktif dalam menanggulangi masalah ketahanan pangan ini.
Lainnya, pemerintah juga menetapkan dana sekitar Rp6,4 triliun untuk menjaga stabilitas harga serta mendukung konsumsi masyarakat yang terganggu oleh krisis pangan. Melalui mekanisme ini, gerakan pangan murah dapat lebih terencana dan terarah.
Kemudian, melalui pemasangan infrastruktur yang memadai dan cocok, diharapkan masalah rantai distribusi pangan dapat terselesaikan, sehingga cadangan pangan masyarakat dapat terjamin. Dengan upaya kolaboratif, semua program tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan swasembada pangan.
Seiring dengan semua usaha ini, ketahanan pangan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan daerah ke depan. Melalui sinergi semua pihak, harapannya kondisi desa-desa rawan pangan bisa diperbaiki, dan masyarakat dapat menikmati akses pangan yang lebih baik dan berkelanjutan.
