www.tempoaktual.id – Rencana DPRD NTB untuk berkantor di gedung Gubernur NTB akhirnya dibatalkan. Keputusan ini muncul setelah mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya potensi gangguan terhadap kegiatan eksekutif di sana. Dewan memutuskan untuk mengubah garasi kantor yang terletak di Udayana menjadi empat ruangan kerja yang lebih fungsional.
Pemilihan garasi sebagai lokasi baru ditentukan oleh Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra. Dia menjelaskan bahwa opsi ini lebih baik dibandingkan dengan berkantor di gedung gubernur, yang dapat mengganggu aktivitas kerja dari pihak eksekutif. Meski pemerintah telah menyediakan ruangan untuk lima komisi DPRD, Dewan merasa perlu untuk membuat ruang kerja sendiri.
Kegiatan di kantor gubernur memang tidak pernah sepi. Dewan merasa lebih bijak untuk memanfaatkan garasi yang ada daripada menambah biaya sewa ruangan baru. Dalam pandangannya, ini adalah cara efisien untuk memanfaatkan sumber daya yang sudah ada.
Pembentukan Ruang Kerja di Garasi Kantor
Dengan keputusan untuk mengubah fungsi garasi, DPRD NTB berencana menyediakan lima ruangan kerja di sana. Empat ruangan akan difungsikan sebagai ruang rapat, sementara satu ruangan lainnya diperuntukkan bagi administrasi. Proyek ini diharapkan dapat selesai dengan segera, sehingga anggota Dewan bisa kembali berkumpul dan bekerja secara efektif.
Di bawah pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), garasi sudah mulai dibersihkan dan disiapkan untuk digunakan. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi antara lembaga pemerintah dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. Kesiapan ini menjadi momen penting bagi DPRD NTB untuk segera melanjutkan tugasnya.
Dewan juga menetapkan bahwa untuk rapat paripurna, mereka tetap akan menggunakan kantor gubernur. Dengan kata lain, meski beralih ke garasi, aspek formalitas dalam berkoordinasi masih akan dilaksanakan di lokasi utama. Ini menunjukkan bahwa transisi lokasi tidak akan mengganggu jalannya proses legislasi daerah.
Strategi Kerja dari Rumah untuk Anggota Dewan
Sementara itu, masalah ruang komisi masih belum terselesaikan. DPRD NTB saat ini menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) untuk anggota. Hal ini bertujuan menjaga produktivitas meski tanpa ruang fisik yang memadai, mengikuti edaran yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD, Baiq Isvie Rupaeda.
WFH ini akan berakhir ketika ruangan baru telah disiapkan, memberikan harapan bahwa semua anggota Dewan dapat kembali beraktivitas secara penuh. Meskipun pembatasan kegiatan di ruang publik, modal komunikasi modern memungkinkan Dewan untuk tetap menjalankan tugas mereka dengan baik.
Penting bagi DPRD NTB untuk menemukan solusi jangka panjang agar tidak terulang lagi situasi serupa yang menghambat jalannya legislasi. Dengan demikian, efisiensi kerja tetap terjaga dan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.
Perhitungan Kerugian Terkait Gedung Utama DPRD NTB
Sebelumnya, gedung utama Kantor DPRD NTB mengalami kerusakan yang mengakibatkan kerugian signifikan. Meskipun belum ada hitungan resmi mengenai biaya yang timbul akibat kerusakan tersebut, Dewan berencana melakukan pembahasan dalam waktu dekat. Hal ini penting untuk mengetahui seberapa besar dampak finansial yang harus ditanggung.
Tim appraisal akan diundang untuk melakukan penilaian kerugian, dengan mempertimbangkan biaya pembangunan gedung dan penyesuaian dengan kurs terkini. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kerugian yang dialami lembaga tersebut. Proses ini diharapkan dapat berjalan cepat agar tidak berlarut-larut.
Selain itu, keterangan mengenai penyusutan nilai gedung juga akan dipertimbangkan. Ini merupakan langkah yang perlu diambil untuk memastikan DPRD NTB dapat merencanakan anggaran yang lebih baik ke depan dalam menghadapi situasi serupa.
Pertimbangan Gubernur NTB tentang Solusi Berkantor
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sebelumnya menekankan pentingnya memiliki satu atap untuk eksekutif dan legislatif. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya lebih praktis tetapi juga menghemat biaya. Jika kedua lembaga dapat berfungsi di tempat yang sama, komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Pemanfaatan ruang yang sudah ada di kantor gubernur menunjukkan visi Gubernur untuk memberikan solusi cepat dan terjangkau. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama di saat-saat kritis seperti menjelang akhir tahun anggaran.
Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, kerjasama antara eksekutif dan legislatif dapat lebih intensif. Dalam situasi di mana waktu menjadi sangat berharga, pendekatan yang menyatukan kedua lembaga ini menjadi keharusan demi kemajuan pembangunan daerah.
