www.tempoaktual.id – Praktik pungutan di sejumlah sekolah di NTB tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti meski Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Moratorium Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Laporan masyarakat mengenai dugaan pungutan yang tidak sah terus mengalir ke Ombudsman Perwakilan NTB, menunjukkan adanya masalah serius yang perlu ditangani segera.
Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan di Ombudsman NTB, Arya Wiguna, mengungkapkan bahwa praktik pungutan berbungkus sumbangan masih marak. Keluhan yang diterima terkait dugaan maladministrasi ini terutama terjadi di jenjang pendidikan SMA dan SMK.
Walaupun sumbangan seharusnya bersifat sukarela dan tidak ditentukan jumlahnya, dalam praktiknya, banyak sekolah menetapkan jumlah tertentu yang harus dibayarkan oleh orang tua siswa. Hal ini menambah kompleksitas masalah dalam dunia pendidikan di wilayah ini.
Praktik Pungutan di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan
Arya mencatat bahwa selama beberapa waktu terakhir, Ombudsman telah menerima 35 laporan mengenai dugaan praktik pungutan di sekolah-sekolah. Dengan jumlah ini, terlihat adanya peningkatan signifikan di berbagai kabupaten di NTB, seperti Lombok Utara, Mataram, dan Lombok Timur.
Ia menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut menunjukkan pola yang serupa di berbagai lokasi. Bahkan, saat Ombudsman melakukan pemantauan lapangan, mereka menemukan banyak kejanggalan yang memerlukan perhatian lebih dari pihak berwenang.
Peningkatan laporan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk mengakhiri praktik pungutan, tantangan masih ada. Banyak orang tua merasa tertekan untuk membayar sumbangan yang lebih mirip pungutan, menciptakan hubungan yang buruk antara sekolah dan komunitas.
Pentingnya Pengawasan Dalam Pelaksanaan Sumbangan
Arya menyoroti perbedaan penafsiran mengenai sumbangan sebagai faktor utama penyebab masih adanya praktik pungutan. Ketiadaan panduan yang jelas dari Dinas Pendidikan menyebabkan setiap sekolah menafsirkan sendiri mekanisme penerapan sumbangan, yang berpotensi disalahgunakan.
Oleh karena itu, pengawasan yang ketat oleh Dinas Pendidikan (Dikbud) NTB dan Inspektorat sangat diperlukan. Mekanisme pengawasan ini harus diintegrasikan dengan Surat Edaran Gubernur yang mengarahkan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan.
Pemahaman mengenai apa itu sumbangan dan bagaimana pelaksanaannya sangat krusial. Jika sumbangan dipahami secara keliru, maka ini bisa berujung pada pungutan yang ilegal, merugikan siswa dan orang tua.
Peran Dinas Pendidikan dalam Memfasilitasi Pemberian Sumbangan
Ombudsman NTB tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga berupaya untuk menangani semua laporan yang masuk dengan serius. Bicara tentang skema sumbangan, Kepala Bidang Pembinaan SMK, Supriadi, menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dalam penggalangan dana oleh sekolah.
Supriadi turut menginformasikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan dewan pendidikan untuk membahas mekanisme ini lebih lanjut. Dengan melakukan sosialisasi, diharapkan para komite tidak lagi bingung mengenai perbedaan antara sumbangan dan pungutan.
Supriadi juga mengingatkan bahwa sumbangan harus dilakukan dalam koridor sukarela dan tidak boleh ada paksaan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan antara sekolah dan orang tua, serta memastikan pendidikan berjalan dengan baik tanpa adanya beban tambahan.
Harapan Ke Depan untuk Pendidikan di NTB
Kondisi pendidikan di NTB harus segera diperbaiki agar semua siswa dapat mengakses pendidikan tanpa adanya pungutan yang tidak wajar. Pelaksanaan sumbangan yang benar dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, di mana orang tua tidak merasa tertekan.
Kompetisi dalam dunia pendidikan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tetapi juga oleh kepercayaan yang dibangun antara sekolah dan orang tua. Dengan pengawasan yang baik dan pemahaman yang benar mengenai sumbangan, diharapkan praktik pungutan dapat dihilangkan sepenuhnya.
Penting bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan. Ini akan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua warga NTB.
