www.tempoaktual.id – Aktivis lingkungan dan pelaku wisata yang tergabung dalam kelompok advokasi mengecam proyek pembangunan Revetment di Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang mencapai nilai Rp70 miliar. Proyek ini dianggap merusak lingkungan, khususnya terumbu karang dan biota laut yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.
Direktur kelompok advokasi ini menyatakan bahwa pembangunan yang berlokasi sekitar 100 meter dari titik kedatangan wisatawan telah berpotensi mengancam ekosistem yang ada. Jika tidak segera ditangani, dampak negatif proyek ini akan sangat luas dan merugikan masa depan pariwisata di Gili Meno.
Dalam laporan terbaru, aktivis tersebut juga mengungkapkan bahwa keberadaan alat berat seperti ekskavator di sekitar terumbu karang berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Untuk itu, mereka mendesak pihak terkait untuk segera menghentikan semua aktivitas proyek guna melindungi keindahan alam yang tersisa.
Pengaruh Proyek Terhadap Keindahan Alam dan Ekosistem
Masyarakat dan pengunjung Gili Meno merasa terganggu dengan adanya proyek ini. Aktivis ini mengamini bahwa proyek tersebut menambah beban bagi ekosistem yang sudah rentan. Terumbu karang yang telah ada selama puluhan tahun kini terancam dan kehilangan fungsinya sebagai pelindung biota laut.
Observasi di lokasi proyek menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa sosialisasi kepada publik. Dengan demikian, banyak warga lokal yang tidak mengetahui perihal proyek ini sebelumnya, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Informasi yang tersebar di media sosial luar negeri menunjukkan kekecewaan pengunjung internasional terhadap kenyataan yang terjadi di Gili Meno. Keresahan ini menyebabkan citra Gili Meno sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan menjadi terganggu.
Kebutuhan Transparansi dan Tanggung Jawab dari Pihak Berwenang
Kelompok advokasi menuntut agar pemerintah dan pihak pelaksana proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang ditimbulkan. Mereka meminta audit menyeluruh terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek ini agar bisa memberikan gambaran nyata tentang dampaknya.
Selain itu, publik juga diharapkan dapat diikutsertakan dalam proses sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan proyek. Hal ini penting agar tindakan serupa tidak terulang di kemudian hari, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam memelihara lingkungan.
Pihak terkait diharapkan untuk membuka akses terhadap dokumen perencanaan proyek, termasuk analisis dampak lingkungan yang seharusnya transparan. Hal ini ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai dampak yang ditimbulkan dari proyek tersebut.
Respons dari Pemerintah dan Instansi Terkait
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan bahwa ia tidak memiliki pemahaman yang mendalam terkait proyek tersebut. Sementara itu, pihak-pihak yang lebih bertanggung jawab atas proyek ini belum memberikan penjelasan yang memadai kepada publik.
Meskipun demikian, ia menyarankan agar masyarakat menghubungi instansi lain yang berkaitan dengan proyek ini. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara berbagai sektor pemerintah yang berhak dan berkewajiban dalam hal ini.
Penting bagi pemerintah daerah untuk segera merespons dan menangani masalah ini dengan baik, agar situasi tidak berkembang menjadi lebih serius. Sampai saat ini, tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat masih minim, dan ketidakpuasan masyarakat semakin meningkat.
