www.tempoaktual.id – Ketua Fraksi di DPRD NTB, Muhammad Akri, baru-baru ini menanggapi isu serius yang berkaitan dengan kepengurusan partai dan sahnya keputusan yang diambil. Isu ini muncul pasca-Muktamar yang memicu perseteruan di antara elit partai, terutama antara Akri dan Ketua DPW PPP NTB, Muzihir.
Akri menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) mengenai kepengurusan Muzihir tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Menurutnya, penerbitan SK tersebut tidak melalui persetujuan Sekretaris Jenderal DPP PPP, yang seharusnya terlibat untuk memastikan legalitas dokumen tersebut.
Akri menuturkan, “Ini bukan soal nurut atau tidak, melainkan masalah legalitas.” Ia mengingatkan bahwa SK harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk dapat diterima secara hukum. Tanpa itu, status SK menjadi tidak jelas.
Kondisi ini membuat Akri hati-hati dalam menanggapi ancaman pemberhentian sebagai Ketua Fraksi atau anggota DPRD. Dia menilai, jika ada tindakan penggantian, semua harus mengikuti prosedur yang berlaku dan memiliki legal standing yang kuat.
Akri menekankan pentingnya proses yang benar, mengatakan bahwa jika Muzihir ingin menggantinya, harus ada mekanisme resmi yang diikuti. “Semua harus dibacakan dalam Paripurna agar sah,” ujarnya. Dengan menegaskan hal ini, dia menunjukkan ketidakpuasan terhadap langkah-langkah yang diambil Muzihir.
Kontroversi SK dan Prosedur Partai di NTB
Isu mengenai SK yang dikeluarkan oleh Muzihir juga merujuk pada ketidakpatuhan prosedural dalam partai. Akri mengakui bahwa keberatan ini muncul bukan hanya dari dirinya, tetapi juga dari segi hukum dan etika organisasi. Dalam pandangannya, keputusan yang diambil tanpa lawan bicarakan justru menyulitkan struktur organisasi partai.
Dia berpendapat, SK yang cacat hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat politis, tetapi juga harus mendorong stabilitas dalam organisasi. Akri merasa, jika sikap ini terus dipertahankan, akan berdampak buruk bagi kohesi internal partai.
Akri semakin kritis terhadap Muzihir ketika menyebutkan bahwa keputusan partai harus melibatkan dialog dan pembicaraan antara semua pihak. “Hal ini penting untuk menjaga keutuhan partai,” dorongnya. Keterlibatan Semua pihak penting agar keputusan yang diambil mencerminkan suara dan kepentingan anggota.
Lebih lanjut, Akri menjelaskan bahwa DPP PPP harus menyadari konsekuensi dari keputusan yang tidak melibatkan Sekretaris Jenderal. “Keputusan seperti itu sering kali menimbulkan keraguan dan kegaduhan di dalam tubuh partai,” katanya. Keharusan menjalani proses yang benar tidak bisa diabaikan begitu saja.
Peringatan dan Ancaman dari Muzihir kepada Akri
Muzihir, di sisi lain, memberikan peringatan kepada Akri. Dia mengungkapkan bahwa Akri masih diperbolehkan menjalankan tugasnya jika bersikap kooperatif. Namun, jika menolak untuk mengakui kepengurusan yang telah ditetapkan, maka akan ada sanksi tegas yang siap dijatuhkan.
Dalam pernyataannya, Muzihir menyebutkan, “Jika Akri mau menerima SK, dia masih bisa bertahan sebagai anggota DPR.” Penyampaian ini menunjukkan bahwa Muzihir berusaha membangun komunikasi meski dalam situasi yang tegang. Namun, ada batasan yang perlu dijaga agar situasi tetap terkendali.
Jika Akri tetap bertahan pada pendiriannya, Muzihir mengingatkan tentang sanksi yang mungkin akan dihadapi. “Kami memiliki aturan main yang sudah ditetapkan,” ungkapnya. Ini menandakan bahwa ketegangan politik ini dapat berujung pada masalah lebih serius jika tidak segera diselesaikan.
Dia menekankan, tindakan tegas akan diambil jika Akri terus menolak untuk menerima hasil dari Musyawarah Wilayah. Dalam hal ini, Muzihir seolah memberikan ultimatum, yang dapat memicu reaksi lebih lanjut dari Akri dan pengikutnya.
Pentingnya Keputusan yang Sah dan Koheren dalam Partai
Poin utama yang ditekankan dalam perselisihan ini adalah pentingnya keputusan yang sah dan prosedur yang koheren dalam partai. Pelanggaran terhadap aturan internal bisa menimbulkan perpecahan yang lebih besar. Akri dan Muzihir sepertinya berada di titik kritis yang perlu ditangani dengan hati-hati.
Akri menunjukkan komitmennya terhadap prinsip legalitas dalam pengambilan keputusan. Ia percaya bahwa legitimasi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga soal moral dan etika dalam berpolitik. Ini menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan di antara anggota partai.
Di sisi lain, Muzihir perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih dialogis untuk menghindari bentrokan internal yang lebih serius. Jika situasi berlanjut tanpa resolusi, dampak bad news coverage dapat menjadi masalah bagi citra partai di mata publik.
Dengan pandangan yang berbeda, kedua pihak perlu mencari jalan tengah. Komunikasi terbuka dan saling menghormati pandangan mungkin menjadi solusi untuk meredakan ketegangan yang ada. Di dalam kepengurusan partai, harmoni adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang.
Menjelang babak baru dalam politik NTB, penting bagi setiap pihak untuk merenungkan langkah-langkah yang diambil. Konflik internal yang berkepanjangan akan menjadi penghalang bagi kemajuan jika tidak dituntaskan segera. Ke depannya, integritas dan kesatuan partai harus menjadi fokus utama yang harus diutamakan untuk mencapai tujuan bersama.
