www.tempoaktual.id – Pemerintah Provinsi NTB kini memasuki tahap krusial dalam penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Terdapat tiga nama kandidat yang tengah menjalani proses seleksi di Jakarta, menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri.
Ketiga calon yang menjadi sorotan adalah Abul Chair, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Ahmad Saufi, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, serta Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB. Proses ini menarik perhatian berbagai pihak mengingat posisi Sekda berperan penting dalam pemerintahan daerah.
Informasi yang beredar menunjukkan bahwa calon Sekda definitif ini mungkin diisi oleh pejabat dari luar NTB, yang tentu menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pejabat setempat. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang representasi lokal dalam birokrasi NTB.
Menanggapi isu ini, Anggota Komisi I DPRD NTB, Marga Harun, mengemukakan pandangannya bahwa latar belakang kesukuan calon Sekda tidak menjadi masalah. Dia menilai bahwa yang terpenting adalah kemampuan, kualifikasi, dan kecakapan figur yang akan memimpin birokrasi di NTB.
Marga menekankan bahwa Sekda akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi-misi NTB Makmur dan Mendunia, serta harus memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi daerah. Prinsip meritokrasi, yang menjadi landasan dalam pemilihan ini, diharapkan dapat membawa perubahan positif.
Berdasarkan penuturan Marga, pemerintahan Iqbal-Dinda telah berusaha menerapkan prinsip tersebut dengan merestrukturisasi organisasi dan tata kelola. Namun, upaya ini perlu segera diaktualisasikan, terutama dalam pengisian jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD).
Pentingnya Pengisian Jabatan OPD untuk Efisiensi Birokrasi
Pemerintahan saat ini harapannya dapat segera merampungkan pengisian jabatan OPD yang kosong. Marga Harun menegaskan bahwa posisi-posisi tersebut harus diisi oleh pejabat definitif, bukan hanya Pelaksana Tugas. Ini penting agar birokrasi dapat beroperasi secara efektif dan efisien.
Proses pengisian jabatan ini harus mempertimbangkan kebutuhan lokal. Meski regulasi tidak mengaturnya secara eksplisit, tradisi manajemen birokrasi di daerah menjadi pertimbangan penting. Keberadaan sumber daya manusia dari dua pulau, Lombok dan Sumbawa, menjadi hal yang patut diperhatikan.
Dengan pengisian jabatan yang merata, diharapkan setiap wilayah di NTB dapat memiliki representasi yang sesuai. Ini akan memperkuat aspek-aspek lokal yang kerap kali terabaikan dalam sistem birokrasi yang lebih besar.
Harapannya, dengan memperhatikan keberagaman asal daerah dalam pengisian jabatan, nilai-nilai lokal dapat terakomodasi dengan baik. Hal ini sangat penting agar kebijakan yang diambil pemerintah reflect kebutuhan masyarakat NTB.
Tahun 2026 diharapkan menjadi tahun yang produktif bagi pemerintahan Iqbal-Dinda, di mana mereka dapat merapikan birokrasi dengan menjadikan sistem lebih transparan dan akuntabel. Ini berarti mesin birokrasi harus berfungsi maksimal demi kepentingan masyarakat.
Evaluasi Berkala untuk Meningkatkan Kinerja Birokrasi
Marga Harun juga menyarankan perlunya evaluasi per enam bulan untuk menilai kinerja birokrasi. Ini diharapkan dapat menjadi indikator penilaian terhadap efektivitas pejabat dalam menjalankan tugasnya. Kinerja yang baik sangat penting untuk mewujudkan aspirasi masyarakat NTB.
Dengan evaluasi berkala, masyarakat dapat melihat perubahan yang nyata dan mengukur seberapa jauh visi NTB Makmur-Mendunia dapat terwujud. Selain itu, evaluasi ini juga bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan berkesinambungan.
Kinerja birokrasi yang optimal akan mendukung semua program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem yang lebih baik.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada seberapa baik mereka merespons kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan upaya yang terencana dan terukur, diharapkan NTB dapat melangkah lebih maju dalam mencapai tujuannya.
Masyarakat NTB menantikan langkah konkret dari pemerintah dalam memperbaiki birokrasi, yang diharapkan akan memberikan manfaat nyata. Harapan-harapan ini menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
