www.tempoaktual.id – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, baru-baru ini menghadiri pertemuan dengan pengembang proyek energi panas bumi di kantor pusat PT PLN (Persero). Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi berkelanjutan dalam rangka memastikan kelanjutan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang ada di Nusa Tenggara Timur.
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi hasil uji petik yang telah dilakukan oleh tim Satgas Pemprov. Di berbagai wilayah kerja panas bumi, uji petik ini bertujuan untuk memverifikasi data lapangan dan menjalin dialog dengan masyarakat yang terdampak.
Pada kesempatan itu, Gubernur Melki bersama pejabat Pemprov NTT lainnya mengungkapkan tantangan yang dihadapi di lapangan. Tantangan tersebut mencakup masalah manifestasi, kondisi infrastruktur jalan, serta isu kesehatan dan lingkungan yang memengaruhi masyarakat setempat.
“Makna dari dialog antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pengembang, dan masyarakat adalah untuk memastikan semua suara didengar dan dipertimbangkan. Hal ini harus dilakukan secara terukur agar tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan,” kata Gubernur Melki.
Rekomendasi untuk Tindakan Antisipasi dan Pengelolaan Risiko
Dalam kunjungannya, Gubernur Melki menekankan pentingnya tindakan antisipasi terhadap risiko retakan tanah. Hal ini penting untuk mencegah munculnya manifestasi baru di wilayah kerja panas bumi, khususnya di lokasi WKP PLTP Mataloko.
Gubernur menyarankan perlunya pemetaan pola sebaran keretakan dan penggunaan teknologi presisi tinggi. Dengan langkah ini, manifestasi yang tidak diinginkan dapat dihindari secara efektif untuk menjaga keberlangsungan proyek.
“Kita perlu mendorong pengembangan PLTP Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok. Ini penting sebagai sumber listrik yang andal bagi Kabupaten Manggarai,” tambahnya. Pemahaman masyarakat tentang energi geothermal menjadi kunci untuk keberlanjutan proyek ini.
Sebagai langkah konkret, dialog yang konstruktif harus diutamakan, terutama dengan kelompok yang menolak pemanfaatan energi geothermal. Dialog ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran dan memperlancar proses konstruksi.
Perhatian Terhadap Mekanisme Ganti Rugi dan Dukungan Masyarakat
Pada proyek PLTP Atadei, Gubernur Melki menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi untuk pemilik tanah. Pendekatan yang ramah dan mencermati hukum yang berlaku diperlukan untuk menghindari gesekan dengan masyarakat.
Di lokasi PLTP Sokoria, Gubernur juga mencatat bahwa mayoritas warga, sekitar 85%, memberikan dukungan terhadap proyek ini. Dukungan ini berkaitan dengan manfaat yang diperoleh seperti akses listrik, peluang kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, ada juga sejumlah warga yang menolak, biasanya karena kekhawatiran akan dampak lingkungan. Oleh karena itu, tim pengembang diharapkan lebih aktif dalam sosialisasi dan pemantauan terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi.
Pengembangan mekanisme pengaduan serta pemantauan partisipatif juga menjadi prioritas agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahap proyek. Upaya ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proyek panas bumi.
Agenda dan Rencana Pengembangan yang Diketahui
Menanggapi rekomendasi dari Gubernur Melki, EVP Panas Bumi PT PLN (Persero) menyampaikan rencana ke depan. Kegiatan akan dialokasikan ke area hijau terlebih dahulu, termasuk penanganan akses jalan dan lokasi pengeboran.
Khusus mengenai manifestasi di PLTP Mataloko, pihak PLN telah merencanakan studi risiko untuk mengantisipasi munculnya masalah baru. Ini adalah langkah proaktif untuk memastikan operasi pengembang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
Selain itu, rencana untuk membangun geopark sebagai upaya remidiasi lingkungan juga akan segera diajukan anggarannya. Semua langkah ini dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN menyatakan, potensi geothermal di Flores sangat besar untuk mendorong perekonomian daerah. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan proyek harus selalu mengikuti rekomendasi yang ada demi mencapai swasembada energi.
General Manager PT PLN juga menekankan pentingnya keterlibatan teknologi dalam pengembangan energi panas bumi. PLN berkomitmen untuk memastikan operasional proyek sejalan dengan pemantauan lingkungan, termasuk kualitas air dan udara serta dampak sosial di sekitar proyek.
Dalam proses pembebasan lahan di PLTP Atadei, PLN sedang menjalankan program penyediaan air bersih sebagai bagian dari CSR. Kunjungan Gubernur dan dialog langsung dengan masyarakat menunjukkan komitmen dan dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan proyek ini.
Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi keberlanjutan energi terbarukan di NTT. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan proyek ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sekitar.
