www.tempoaktual.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini masih mempertimbangkan permintaan dispensasi operasional PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara. Permintaan tersebut bertujuan agar perusahaan ini dapat kembali beroperasi untuk menyalurkan air bersih di Gili Meno dan Trawangan, yang saat ini sangat membutuhkan layanan tersebut.
PT TCN memiliki peran penting sebagai satu-satunya operator fasilitas Seawater Reverse Osmosis (SWRO), yang berfungsi untuk mengolah air laut menjadi air bersih. Bupati Lombok Utara mengajukan dispensasi ini dengan harapan agar masyarakat di kawasan tersebut tidak terancam krisis air bersih yang lebih parah.
Pj Sekretaris Daerah NTB, Lalu Mohamad Faozal, menyebutkan bahwa izin dispensasi diajukan karena pemerintah daerah ingin memastikan operasi PT TCN tidak terganggu. Saat ini, Pemprov NTB masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kondisi lapangan sebelum mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut.
Faozal menjelaskan, “Belum tahu solusi karena baru suratnya kita terima. Di diskresi aturan hukumnya, tapi kita belum pertimbangkan.” Keputusan mengenai hal ini akan melibatkan diskusi dengan Bupati KLU dan pihak terkait setempat.
Rencananya, diskusi akan dilakukan setelah peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemprov NTB juga mengundang PDAM Lombok Utara untuk mendiskusikan dampak lalu lintas air bersih dan kebijakan yang diperlukan di kawasan Gili Trawangan dan Meno.
Faozal menambahkan, “Kita perlu bertemu dengan Bupati terlebih dahulu untuk memahami permasalahan yang ada”. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian serius sedang diarahkan untuk menyelesaikan masalah ini secara komprehensif.
Permohonan Dispensasi oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara
Bupati Kabupaten Lombok Utara, H. Najmul Ahyar, telah mengajukan surat resmi bernomor 500.11.9.5/144/BUP/2025 kepada Gubernur NTB. Dalam surat tersebut, ia meminta dispensasi operasional sementara untuk PT TCN sebagai langkah antisipatif terhadap potensi krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno.
Permohonan dispensasi ini muncul setelah pencabutan izin lokasi perairan yang sebelumnya dimiliki oleh PT TCN. Tanpa izin operasional sementara, masyarakat di kawasan Gili Indah akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih.
Menurut Bupati Najmul, Gili Trawangan dan Gili Meno sangat membutuhkan layanan PT TCN, yang saat ini menjadi sumber utama pasokan air bersih bagi 4.800 penduduk lokal dan 4.000 wisatawan harian. Jika permohonan ini ditolak, dampaknya akan dirasakan pada sektor pariwisata dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Di dalam suratnya, Bupati menjelaskan bahwa kerugian sektor pariwisata akibat kehilangan layanan air bersih bisa mencapai Rp2 miliar per hari. Penutupan hotel, restoran, dan tempat wisata akibat krisis air bisa menyebabkan dampak besar bagi perekonomian daerah.
Lebih jauh, ancaman PHK terhadap sekitar 1.500 pekerja di sektor pariwisata menjadi sangat nyata. Lingkungan juga bisa terancam akibat penggunaan sumur bor ilegal dan air asin jika kondisi ini tidak segara diatasi.
Dampak Sosial dan Ekonomi akibat Krisis Air Bersih
Akses air bersih menjadi salah satu aspek vital yang mendukung kehidupan masyarakat. Terlebih lagi, bagi daerah wisata seperti Gili Trawangan dan Gili Meno, keberadaan air bersih sangat menentukan kenyamanan wisatawan dan keberlangsungan bisnis lokal.
Apabila krisis air bersih berlangsung lama, bukan hanya masyarakat setempat yang terpengaruh, tetapi juga sektor investasi di daerah tersebut. Ketidakpastian hukum mengenai operasional PT TCN membuat investor merasa ragu untuk berinvestasi lebih lanjut.
Dampak sosial dan ekonomi dari penutupan operasional PT TCN bisa sangat luas. Para pelaku usaha pariwisata yang bergantung pada layanan air bersih akan kesulitan untuk menjalankan operasional sehari-hari.
Dalam skala yang lebih besar, ancaman terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Utara juga meningkat. Penutupan bisnis pariwisata tidak hanya mempengaruhi tingkat pendapatan daerah, tetapi juga dapat merusak reputasi kawasan sebagai tujuan wisata yang ramah.
Krisis air bersih ini hadir di saat pariwisata adalah tulang punggung ekonomi daerah, sehingga dibutuhkan langkah cepat dan strategis agar situasi ini bisa teratasi. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk PDAM dan pemerintah setempat, menjadi esensial dalam merumuskan solusi yang tepat.
Solusi dan Langkah Selanjutnya untuk Mengatasi Krisis Air di Gili
Menghadapi tantangan ini, perlu adanya perencanaan dan manajemen yang baik. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera berkomunikasi dengan semua pihak terkait untuk merumuskan solusi yang pragmatis dan berkelanjutan. Dialog antara pemerintah daerah dan Bupati KLU akan menjadi langkah awal yang baik.
Selain itu, pimpinan PDAM harus dilibatkan dalam diskusi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan air bersih di area tersebut. Sinergi antara berbagai institusi bisa mempermudah penyelesaian masalah ini.
Langkah lanjutan juga harus mencakup pengawasan terhadap penggunaan sumber air oleh masyarakat dan wisatawan. Kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya air harus ditegakkan untuk mencegah dampak lebih lanjut ke depannya.
Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan operasi PT TCN seharusnya diambil berdasarkan kajian mendalam mengenai dampak yang akan ditimbulkan. Usaha untuk melindungi lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat harus selalu diutamakan dalam proses ini.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting. Dengan pendekatan holistik, diharapkan masalah krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno bisa ditemukan solusinya secara efektif dan semua pihak dapat memperoleh manfaat.
