Anggota DPRD dari Komisi V di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyerukan agar pemerintah daerah memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penekanan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa program yang menjadi unggulan nasional ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di daerah yang membutuhkan.
“Program MBG ini akan kami awasi secara terus-menerus. Dalam kunjungan terbaru kami di beberapa kecamatan di Lombok Timur, kami berharap bisa mendapatkan laporan berkala mengenai pelaksanaannya. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk melakukan pengawasan,” jelasnya kepada media pada Kamis, 22 Mei 2025.
Pentingnya Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diakui masih menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Politisi yang berasal dari Daerah Pemilihan III Lombok Timur menyatakan adanya pendapat pro dan kontra mengenai efektivitas program tersebut, berdasarkan hasil reses yang dilaksanakannya. Temuan ini menunjukkan bahwa meski ada upaya untuk meningkatkan akses gizi, masih ada tantangan yang harus dihadapi.
Berdasarkan anggaran yang cukup besar untuk program prioritas nasional ini, penting untuk melakukan realisasi yang efektif. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk menghindari masalah yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap program. Isu-isu seperti kualitas makanan, keterlambatan dalam distribusi, dan masalah lainnya dapat menjadi kendala yang signifikan.
Strategi untuk Memperkuat Implementasi Program
Dinas Kesehatan sebagai mitra kerja Komisi V harus lebih proaktif dalam mendukung kelancaran program ini. Selain itu, pemerintah provinsi juga diminta untuk memastikan bahwa seluruh kabupaten dan kota di NTB siap dalam pelaksanaan MBG. Penting agar tidak terdapat disparitas dalam implementasi program di berbagai wilayah.
Harapannya, jika Mataram sudah mencapai 50 persen dalam pelaksanaan program, Lombok Timur juga harus menunjukkan kemajuan yang signifikan, setidaknya 10 persen. Pemantauan yang hati-hati akan membantu memastikan bahwa program benar-benar memberikan manfaat bagi semua daerah. Salah satu strategi yang ditekankan adalah memprioritaskan pelaksanaan di wilayah yang paling membutuhkan, khususnya di daerah terpencil.
“Kita seharusnya memulai pelaksanaan program ini dari daerah pesisir yang kurang terlayani sebelumnya, sebelum merambah ke pusat kota. Dengan cara ini, prinsip pemerataan dapat terwujud dan setiap warga dapat merasakan manfaat yang sama,” tambahnya.
