www.tempoaktual.id – Pemangkasan anggaran dalam upaya efisiensi belanja pemerintah mulai menampakkan dampak yang cukup signifikan, terutama bagi sektor konstruksi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Banyak kontraktor lokal yang selama ini mengandalkan proyek-proyek fisik dari pemerintah kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit berupa pengangguran akibat berkurangnya jumlah proyek yang sedang berjalan.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) NTB, H. Agus Mulyadi, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi pemerintah ini justru memperburuk kondisi ekonomi para kontraktor di daerah. Para kontraktor yang tidak memperoleh pekerjaan kini merasa tertekan dalam mencari alternatif untuk tetap bertahan dengan bisnis mereka.
“Kondisi ekonomi yang lesu ditambah dengan efisiensi pemerintah menyebabkan banyak kontraktor tidak mendapatkan pekerjaan. Peredaran uang menjadi sangat rendah, dan jelas bahwa kita sedang berada dalam situasi yang tidak baik,” kata H. Agus, menggarisbawahi kekhawatirannya pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Kondisi Sektor Konstruksi yang Mengkhawatirkan di NTB
Lesunya sektor konstruksi membuat banyak kontraktor terpaksa mencari peluang kerja di luar bidang mereka. Ada juga yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai langkah untuk menghemat biaya, yang mengakibatkan semakin banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.
“Banyak dari mereka yang tadinya bekerja di sektor konstruksi harus mengalihkan profesi. Jika proyek pemerintah tidak ada, sangat sulit untuk bertahan,” lanjut Agus. Keadaan ini menunjukkan betapa rentannya tergantung pada satu sumber pendapatan bagi banyak kontraktor lokal.
Perusahaan-perusahaan yang masih melakukan proyek pun kini cenderung hanya merekrut tenaga kerja sementara. Ketika proyek selesai, pekerja yang direkrut pun dilepas agar biaya operasional perusahaan tetap rendah.
Transformasi Digital dan Ketrampilan yang Diperlukan dalam Konstruksi
Proses digitalisasi di sektor konstruksi, seperti sistem tender online, mulai mengubah pola perekrutan tenaga kerja. Kini, keahlian di bidang IT semakin menjadi syarat penting bagi setiap tenaga kerja yang ingin terlibat dalam proyek konstruksi.
“Kita harus tetap beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena itu sangat mempengaruhi sektor kami,” terang Ketua Gapensi NTB menambahkan bahwa pergeseran ini membawa perubahan yang harus diantisipasi oleh semua pihak yang terlibat di sektor konstruksi.
Dengan digitalisasi, banyak pekerjaan yang kini tidak memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar, melainkan lebih berfokus pada keahlian tertentu. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi para kontraktor dan pekerja yang harus terus meningkatkan keterampilan mereka agar tetap relevan di pasar.
Harapan untuk Perbaikan Distribusi Proyek Konstruksi
Gapensi NTB mengharapkan agar pemerintah dapat lebih bijak dalam mendistribusikan proyek-proyek konstruksi. Agus menyoroti praktik penunjukan langsung (PL) yang sering kali menguntungkan hanya satu atau dua perusahaan besar, mengabaikan potensi banyak kontraktor lokal lainnya.
“Jika proyek besar dibagi kepada lebih banyak kontraktor, akan terjadi pemerataan dalam pendistribusian pekerjaan,” ungkap Agus. Pembagian proyek menjadi beberapa paket kecil dinilai akan memberi peluang lebih bagi kontraktor lokal dan memperluas peredaran uang di daerah.
“Dalam kondisi saat ini, biasanya ada empat paket tetapi kini menjadi satu saja. Hal ini membuat peredaran uang menjadi semakin sulit,” tambahnya, menunjukkan dampak konservasi anggaran yang berlebihan ini terhadap perekonomian lokal.
Agus menekankan bahwa bukan hanya sektor konstruksi yang tertekan, namun hampir seluruh sektor bisnis di NTB mengalami tekanan berat. Semua pihak diharapkan mampu bertahan di tengah kondisi yang tidak menguntungkan ini, memberikan harapan bahwa akan ada perbaikan di masa depan.
Gapensi NTB terus mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran dan pentingnya pengadaan proyek fisik. Banyak kontraktor lokal yang hidupnya bergantung pada proyek-proyek tersebut, sehingga perhatian pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan usaha mereka.
