www.tempoaktual.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini mengirimkan surat kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk meminta kepastian terkait laporan operasional perusahaan tahun 2025. Tindakan ini diambil setelah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat itu memperoleh izin relaksasi tambang selama enam bulan, yang memberikan dampak signifikan terhadap proyeksi pendapatan daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Drs.H.Fathurrahman, M.Si., menjelaskan bahwa surat yang dikirimkan tersebut bertujuan untuk memastikan proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Menurutnya, PT Amman merupakan penyumbang DBH terbesar di sektor ini, sehingga laporan yang tepat waktu sangat dibutuhkan.
Selama ini, Pemprov NTB telah berusaha untuk mendapatkan laporan keuangan yang dibutuhkan tersebut, tetapi hingga saat ini, pemaparan data operasional dari perusahaan belum diterima. Fathurrahman berharap, setelah pengeluaran izin relaksasi, PT Amman segera memberikan laporan yang diharapkan.
Pentingnya Laporan Keuangan bagi Pendapatan Daerah
Fathurrahman menekankan bahwa laporan keuangan adalah elemen kunci dalam menghitung proyeksi DBH yang merupakan salah satu sumber penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada periode Januari hingga September, PT AMNT mengalami kerugian mencapai Rp2,91 triliun yang disebabkan oleh larangan ekspor konsentrat dan karena smelter belum beroperasi secara maksimal.
“Kondisi ini membuat kami semakin mendesak untuk mendapatkan kepastian dari AMNT, terutama karena saat ini kami sedang berada dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026,” tambahnya. Hal ini mengindikasikan perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah dan pihak swasta untuk mencapai tujuan bersama.
Fathurrahman menjelaskan bahwa Pemprov NTB saat ini fokus menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja daerah, agar dapat menutup potensi berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Dalam rancangan awal, PEN struktur PAD akan disusun dengan cara yang realistis, disesuaikan dengan kondisi aktual penerimaan daerah yang ada.
Strategi APBD untuk Mencapai Keseimbangan Keuangan
Dalam upaya menjaga keseimbangan APBD 2026, Pemprov NTB akan mengambil langkah-langkah kongkrit berdasarkan arahan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Fathurrahman menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penyusunan anggaran yang juga mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah.
Dia menjelaskan bahwa, hingga saat ini, Pemprov berupaya untuk terus berkoordinasi dengan PT AMNT mengenai perkembangan operasional perusahaan pasca-izin ekspor konsentrat. Data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam menetapkan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran yang akan datang.
Pentingnya informasi tersebut sangat terasa, terutama dalam konteks pengembangan infrastruktur yang bergantung pada pendapatan daerah yang stabil. Tanpa laporan keuangan yang jelas, perencanaan yang baik bisa terhambat dan mengancam keberlangsungan program pembangunan yang telah dirancang.
Progres Perusahaan dan Harapan Pemprov NTB
Fathurrahman juga menjelaskan, “Penting bagi kami mendapatkan respon yang tepat dari PT AMNT.” Koordinasi intensif ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa perkembangan operasional perusahaan dapat menyokong kondisi keuangan daerah. Dalam hal ini, surat yang dikirimkan menjadi salah satu upaya untuk mempercepat proses tersebut.
Walaupun waktu menunggu yang panjang, harapan tetap ada bahwa PT AMNT dapat memberikan laporan yang dibutuhkan dalam waktu dekat. Seiring dengan pemulihan operasional perusahaan, diharapkan dampak positifnya bisa dirasakan oleh masyarakat daerah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan distribusi ekonomi.
Fathurrahman menekankan bahwa, “Ini adalah respons yang berdasarkan kondisi nyata yang terjadi.” Dia berharap perusahaan mengikuti regulasi dan bersinergi dalam pembangunan daerah agar tidak ada lagi kesenjangan antara pendapatan yang diproyeksikan dan realisasi di lapangan.
Melalui berbagai upaya ini, Pemprov NTB berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aspek dari pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, masa depan perekonomian NTB diharapkan akan lebih cerah dan berkembang pesat. Sinergi antara pemerintah dan pihak swasta diharapkan menjadi kunci penting bagi keberhasilan ini.
