www.tempoaktual.id – Rencana pembangunan jalan bypass yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan di Lombok Tengah semakin mengemuka dalam agenda pemerintah daerah. Usulan ini disampaikan sebagai alternatif yang lebih feasible, mengingat biaya konstruksi jalan tol yang sangat tinggi dan kondisinya yang tidak mendukung saat ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB mengakui adanya proposal untuk membangun jalan tol, namun setelah analisis lebih mendalam, opsi tersebut ditunda. Hal ini dikarenakan anggaran yang dibutuhkan dianggap terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan pemerintah.
Anggaran untuk pembangunan jalan bypass ini diperkirakan jauh lebih terjangkau, sekitar Rp3,5 triliun dibandingkan dengan kisaran Rp22 triliun yang diperlukan untuk proyek tol. Dengan demikian, proyek bypass pun diharapkan dapat segera direalisasikan.
Proyeksi Anggaran dan Rincian Bypass di Lombok
Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan jalan bypass telah dihitung secara rinci. Total anggaran Rp3,5 triliun mencakup pembangunan jalan serta pembebasan lahan yang diperlukan. Rincian anggaran ini menjadi penting agar transparansi dalam penggunaan dana dapat terjaga dan proyek dapat berjalan lancar.
Pembangunan bypass akan memperhitungkan biaya perbaikan dan pembebasan lahan dari Lombok Tengah menuju Ke Pelabuhan Kayangan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merencanakan infrastruktur yang masif demi kemudahan transportasi di kawasan tersebut.
Pemanfaatan anggaran juga mencakup Detail Engineering Design (DED), yang terutama berfungsi untuk memetakan teknis pembangunan secara mendetail. Semua anggaran yang diajukan akan bersumber dari anggaran pusat melalui APBN, sehingga diharapkan lebih efisien dan tidak membebani anggaran daerah.
Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi NTB berharap agar pembangunan bypass ini dapat tuntas pada masa pemerintahan yang akan datang. Melalui proyek ini, diharapkan koneksi antara pulau dan berbagai transportasi menjadi lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Lombok.
Rencana tersebut termasuk dalam proyek jangka menengah yang telah dibicarakan dengan kementerian terkait. Dukungan dari pemerintah pusat menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa daerah mendapatkan pendanaan yang diperlukan demi kelancaran proyek ini.
Kepala Dinas PUPR juga menekankan bahwa proyek bypass ini adalah solusi yang lebih ramah bagi masyarakat. Dengan bypass, masyarakat tidak perlu membayar tiket tol yang mahal, sehingga mobilitas bisa lebih lancar dan terjangkau bagi semua kalangan.
Harapan untuk Penyelesaian Proyek pada Tahun 2027-2029
Pemerintah daerah berharap agar pembangunan jalan bypass dapat dimulai secepatnya, dengan harapan konstruksi dapat selesai pada tahun 2027 hingga 2029. Jika semua proses berjalan lancar, maka proyek ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
Studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama sebelum pembangunan dimulai. Ini penting untuk memastikan bahwa proyek yang diusulkan tidak akan berdampak negatif pada lingkungan sekaligus mendapatkan izin yang diperlukan dari berbagai pihak.
Selain itu, optimisme berkembang di kalangan masyarakat, yang merasa terbantu dengan adanya pembangunan ini. Dengan adanya jalur alternatif, kemacetan terutama saat perayaan dan musim liburan diharapkan dapat terurai secara optimal, sehingga meningkatkan kenyamanan berkendara.
