www.tempoaktual.id – Perpanjangan masa pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi perhatian penting di Provinsi NTB. Keputusan ini diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB untuk memastikan setiap calon PPPK Paruh Waktu mengisi DRH hingga batas waktu yang ditentukan.
Dalam pernyataannya, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dari Dikbud NTB, Rizaldi, menekankan bahwa ini adalah perpanjangan terakhir. Menurutnya, sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai media sosial untuk mengingatkan calon-calon PPPK tentang pentingnya mengisi DRH ini.
Rizaldi menjelaskan bahwa pengisian DRH memiliki dampak signifikan terhadap proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk PPPK Paruh Waktu. Tanpa pengisian DRH, calon tersebut tidak akan dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya dalam seleksi PPPK.
Pentingnya Daftar Riwayat Hidup untuk Calon PPPK
Pengisian DRH merupakan langkah krusial bagi calon PPPK Paruh Waktu. Proses ini bukan hanya formalitas, tetapi juga syarat utama untuk mendapatkan NIP yang sah. Dengan NIP, mereka akan dapat diakui secara resmi sebagai pegawai pemerintah.
Pihak BKD NTB memberikan batas waktu hingga 24 Oktober 2025, pukul 23.59 Wita, untuk pengisian DRH. Rizaldi menekankan bahwa waktu ini adalah kesempatan terakhir bagi calon-calon untuk memenuhi persyaratan tersebut agar tidak dianggap mengundurkan diri.
Jika calon PPPK gagal mengisi DRH, proses seleksi akan terhenti dan hak mereka untuk menjadi Pegawai Pemerintah akan hilang. Hal ini menjadikan penting bagi setiap calon untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan.
Status Pengangkatan PPPK Paruh Waktu di NTB
Berdasarkan data terbaru, tantangan dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu terus berlanjut. Hingga tanggal 21 Oktober, ada 9.411 usulan pengangkatan yang tercatat di BKD NTB. Jumlah ini meningkat sedikit dari sebelumnya yang tercatat 9.400 usulan, menunjukkan adanya antusiasme dari para calon pegawai.
Di antara usulan tersebut, sekitar 2.400 usulan berasal dari Dikbud NTB khusus untuk tenaga pendidik. Rizaldi juga menyebutkan bahwa angka tersebut mencerminkan kebutuhan nyata akan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas di daerah tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak tenaga pendidik yang sudah berkontribusi pada pendidikan di NTB. Mereka berharap proses pengangkatan dapat berlangsung dengan lancar agar seluruh tenaga pengajar yang diusulkan dapat diakomodasi.
Upaya Sosialisasi oleh Badan Kepegawaian Daerah
BKD NTB berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pengisian DRH. Berbagai platform media sosial digunakan untuk menjangkau calon pegawai agar mereka memperoleh informasi yang memadai. Rizaldi menegaskan bahwa sosialisasi adalah cara untuk mengingatkan dan mendukung calon-calon dalam pengisian dokumen yang diperlukan.
Melalui langkah ini, diharapkan tidak ada calon yang terlewatkan dan semua calon PPPK dapat memenuhi syarat yang diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek administrasi berjalan dengan baik, terutama menjelang batas waktu yang telah ditentukan.
Rizaldi menutup pernyataannya dengan harapan semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah diusulkan dapat terakomodasi. Dia percaya bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan di NTB, dan keberadaan mereka sebagai PPPK sangat dibutuhkan.
