www.tempoaktual.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggagas pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang dinamakan NTB Human Capital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menarik investasi. BUMD ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.
Pembentukan BUMD ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan kontrol yang lebih baik terhadap investasi yang masuk ke wilayah NTB. Dengan adanya NTB Human Capital, pemerintah daerah berharap dapat terlibat aktif dalam setiap proyek investasi yang dijalankan di daerah ini.
Melalui pendekatan yang berbasis kepemilikan saham, BUMD ini akan menjadi mitra investasi yang lebih responsif dan proaktif. Hal ini diharapkan dapat menjamin kejelasan dan transparansi terkait investasi yang dilakukan di daerah.
Strategi NTB Human Capital Dalam Mengelola Investasi
Dalam penjelasannya, Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Muslim, ST., M.Si, menyatakan bahwa NTB Human Capital akan menjadi wajah baru dalam strategi investasi daerah. Setiap investor yang masuk ke NTB akan melibatkan pemerintah daerah dalam bentuk kepemilikan saham, bukan hanya sekadar sebagai pengamat.
Muslim menekankan pentingnya agar setiap investasi dapat dikontrol dengan baik. “Kita tidak ingin hanya jadi penonton di rumah sendiri,” ujarnya, menekankan perlunya kontrol dalam setiap investasi.
Konsep kepemilikan saham ini bertujuan untuk melindungi daerah dari risiko kerugian yang bisa ditimbulkan oleh proyek investasi yang tidak teruji. Dengan keterlibatan langsung, NTB Human Capital berfungsi sebagai penggerak perubahan dalam layanan investasi di daerah.
Peran NTB Human Capital Dalam Meningkatkan Layanan Investasi
NTB Human Capital akan berperan aktif dalam membantu investor mengurus izin investasi. Dengan menjadi penghubung antara pemerintah dan investor, diharapkan proses perizinan menjadi lebih lancar dan efisien.
Muslim menyatakan bahwa BUMD ini akan berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya untuk memastikan kemudahan dalam berinvestasi. “Kita ingin proses investasi di NTB jauh lebih efisien dan transparan,” tegasnya.
Sejumlah investor asing juga telah menunjukkan minat besar terhadap sektor budidaya mutiara di NTB, menunjukkan potensi investasi yang menjanjikan di daerah ini. Terdapat beberapa perusahaan yang tengah dalam tahap penjajakan untuk menjalin kemitraan dengan NTB Human Capital.
Persiapan Pendanaan dan Rencana Ke Depan NTB Human Capital
Berkaitan dengan pendanaan awal NTB Human Capital, Muslim menjelaskan bahwa modal akan berasal dari APBD Provinsi NTB serta sumber pendanaan lainnya seperti hibah dan kerja sama. Targetnya, keberadaan BUMD ini tidak hanya menjadi beban, tetapi juga membawa imbal hasil ke kas daerah.
Pemda merencanakan agar BUMD ini dapat memberikan dividen tahunan sebagai salah satu bentuk hasil dari investasi yang dilakukan. Dengan strategi yang tepat, diharapkan NTB Human Capital dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi daerah.
Saat ini, pemerintah daerah sedang menyusun kerangka acuan kerja untuk dasar naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait NTB Human Capital. Semua dokumen tersebut diharapkan selesai dan disahkan pada akhir tahun 2025.
“Setelah Ranperda rampung, kita akan melanjutkan dengan kontrak kerja konsultan dan legalisasi,” pungkas Muslim. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat proses pendirian BUMD yang diharapkan dapat memberikan banyak manfaat.
