www.tempoaktual.id – Pemerintah Kota Mataram kini dihadapkan pada tantangan besar dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir. Keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama, sehingga rencana perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan terencana.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning, mengungkapkan bahwa perbaikan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara keseluruhan dengan dana yang tersedia. Prioritas harus ditetapkan untuk memastikan akses antar lingkungan tetap terjaga, meski banyak kerusakan yang dialami.
Setelah bencana banjir, pemerintah telah melakukan inventarisasi terhadap kerusakan infrastruktur. Beberapa area seperti jalan, jembatan, dan tanggul menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana ini.
Kerusakan infrastruktur tidak hanya mempengaruhi jalan dan jembatan, tetapi juga berdampak pada permukiman warga. Banyak tembok rumah yang hancur akibat banjir, sehingga membutuhkan perhatian segera dari pemerintah kota.
Proses Penilaian Kerusakan Infrastruktur Pasca Banjir
Pihak Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan peninjauan untuk menilai kerusakan yang terjadi. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi jalan hingga saluran drainase yang vital bagi kawasan pemukiman.
Salah satu contoh konkret adalah di Lingkungan Kekalik Kijang, di mana terdapat tanggul yang jebol dan tembok pembatas yang rusak. Kerusakan seperti ini mengancam akses warga dan perlu penanganan cepat agar tidak menimbulkan masalah lebih besar.
Selanjutnya, penilaian juga meliputi kawasan lainnya seperti BTN Sweta dan Lingkungan Kebon Duren. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua kerusakan terinventarisasi dan ditangani sesuai skala prioritas.
Strategi Perbaikan dan Pendanaan Infrastruktur Kota Mataram
Dalam merencanakan perbaikan, anggaran yang dibutuhkan masih dalam tahap perhitungan. Pemerintah berharap ada dukungan dari pokok-pokok pikiran anggota dewan untuk membantu dalam pembiayaan perbaikan infrastruktur kecil.
Balai Besar Wilayah Sungai NT I sudah memberikan bantuan dalam bentuk perbaikan bronjong di beberapa lokasi. Ini menjadi contoh kerjasama yang baik antara instansi pemerintah untuk menangani bencana.
Namun, perbaikan jembatan memerlukan biaya yang jauh lebih besar. Proses tender menjadi keharusan, meskipun dalam kondisi darurat, untuk menjaga transparansi dan efisiensi pengeluaran anggaran.
Tantangan dan Harapan di Balik Perbaikan Infrastruktur Kota
Melihat kondisi jembatan di Mahkota Bertais, perkiraan awal anggaran perbaikan mencapai Rp2,3 miliar. Namun, setelah dilakukan penghitungan lebih mendalam, kebutuhan anggaran menjadi Rp2,6 miliar karena penyesuaian yang diperlukan untuk struktur jembatan.
Lebih lagi, perbaikan di Lingkungan Karang Kemong menunjukkan bahwa anggaran yang diperlukan mencapai Rp2,4 miliar. Hal ini menandakan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan perhatian dan perencanaan yang matang.
Di tengah segala tantangan ini, pemerintah Kota Mataram tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan sebaik mungkin. Dengan kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan infrastruktur yang rusak dapat segera diperbaiki dan akses masyarakat dapat terjaga.
